Suasana rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR masih terbelah terkait dilanjutkan atau ditundanya perubahan Undang-Undang (UU) 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Namun, mayoritas fraksi yang mempunyai kursi banyak di DPR menolak revisi UU Pilpres. Keputusan revisi UU Pilpres akan diperoleh pada Kamis (4/4) besok.

Hal itu disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Nurul Arifin di Jakarta, Rabu (3/4).

“Sampai dengan saat ini empat fraksi setuju perubahan, empat setuju tidak diubah dan satu fraksi abstain. Kita semua menunggu tanggal 4 April besok, untuk mendapat keputusan apakah revisi UU Pilpres ditunda atau diteruskan,” kata Nurul.

Dia mengungkapkan, keempat fraksi yang menolak revisi UU Pilpres adalah FPG, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara, empat fraksi yang menghendaki agar UU Pilpres direvisi adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

“Satu Fraksi yang abstain atau masih melihat situasi apakah sepakat perubahan atau tidak adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, fraksi yang menolak perubahan menyatakan bahwa belum ada hal yang mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap UU Pilpres.

“Fraksi yang menghendaki revisi berargumentasi bahwa perubahan perlu dilakukan agar disesuaikan dengan sejumlah perubahan nomenklatur dalam UU 8/2012 tentang Pemilu,” imbuh Wakil Sekretaris Jenderal PG ini.

Dia menuturkan, pada dasarnya perbedaan tersebut menyangkut angka ambang batas partai politik (parpol) untuk bisa mengusung capres atau Presidential Threshold (Pres-T). Dikatakan, FPG tetap menghendaki agar Pres-T sama seperti UU 42/2008 yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

”Keinginan Golkar adalah supaya terjadi kompatibilitas antara sistem multipartai sederhana dengan sistem presidensial yang kita anut,” tutur anggota Komisi I DPR ini.

Secara terpisah, Ketua Baleg Ignatius Mulyono membenarkan bahwa hampir seluruh fraksi tidak mempersoalkan perlunya revisi UU Pilpres.

“Saat ini, mayoritas fraksi tak mempersoalkan lagi. Sehingga tidak diperlukan adanya perubahan dalam forum lobi antar ketua kelompok fraksi (kapoksi) pada Kamis besok,” kata Ignatius, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4).

Dia mengungkapkan, dalam rapat pleno beberapa waktu lalu di Baleg, Fraksi PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menyatakan keinginan untuk merevisi UU 42/2008. Adapun revisi tersebut menyangkut pengaturan soal koalisi, angka Pres-T serta diperbolehkannya partai yang mendapat 3,5 persen kursi parlemen mengusung capres-cawapres sendiri.

Menurutnnya, sekarang terdapat duna opsi yakni UU Pilpres tidak perlu ada perubahan atau perlu dilakukan perubahan. “Intinya, Kamis besok kami akan menentukan opsi mana yang akan diambil dalam forum di Baleg,” pungkas anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI