Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro (kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kiri), menghadiri Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 kepada perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014 di Jakarta

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) No.13/2013 menyatakan bahwa calon kepala daerah juga boleh mendaftar sebagai calon anggota lembaga legislatif (caleg).

"Soal kepala daerah boleh-tidak jadi caleg, semula di dalam PKPU No.7/2013 itu kami nyatakan tidak boleh. Tapi setelah kita berpikir dan mendapat masukan dari berbagai pihak, maka sekarang di PKPU No.13/2013 itu diperbolehkan," ujarnya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Perubahan itu, menurut Hadar, atas pertimbangan untuk memastikan hak konstitusional seseorang tidak dihalangi selama yang bersangkutan belum terpilih menjadi kepala daerah. Untuk itulah kemudian menurutnya, pasal 47 dalam PKPU No.7/2013 dibatalkan.

Mekanisme pencalonan tersebut, menurut Hadar pula, ketika nanti calon kepala daerah yang juga mendaftarkan diri sebagai caleg itu ternyata menang, maka ketika yang bersangkutan memenangkan pemilihan kepala daerah (dia) dinyatakan tidak memenuhi syarat (sebagai caleg).

"Kalau proses itu baru terjadi setelah daftar calon ditetapkan, maka parpol itu akan punya risiko bahwa calon yang juga calon kepala daerah itu kemudian terpilih, maka dianggap tidak memenuhi syarat dan dicoret dan tidak dapat digantikan. Tetapi kalau itu terjadi sebelum daftar calon sementara (DCS) disusun, ya, boleh saja digantikan. Tapi kami tidak akan aktif memberitahu. Itu urusan parpol. Tapi kalau itu baru mau digantikan setelah DCS disusun karena dia menang, maka tidak bisa digantikan," tegasnya.

Peraturan itu, menurut Hadar lagi, sama dengan aturan awal yang menyatakan bahwa ganti-menggantikan calon boleh dilakukan sebelum DCS ditetapkan. Pergantian calon hanya bisa digantikan setelah DCS ditetapkan karena dua hal, pertama karena ada masukan masyarakat bahwa yang bersangkutan setelah melalui proses klarifikasi tidak memenuhi syarat, atau kedua karena meninggal dunia.

"Selain itu, penggantian tidak bisa dilakukan," tegasnya.

PKPU No.7/2013 yang diubah ke PKPU No.13/2013, yang pasal 47-nya dihapuskan berbunyi: (1) Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

 

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI