Dua anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay (kiri) dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjadi narasumber saat sosialisasi dan curah pendapat seputar kebijakan KPU di Gedung KPU, Jakarta.

Jakarta - Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berakhir, Rabu (10/4) tengah malam menghasilkan lima butir kesimpulan.

Raker itu sendiri membahas mengenai peraturan pemilu dan penyelesaian sengketa antara KPU dan Bawaslu.

"Komisi II juga beri dua catatan tambahan. Pertama, Komisi II bersama KPU, Bawaslu dan pemerintah akan melakukan rapat untuk membicarakan teknis pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta soal penyelesaian sengketa pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Jakarta, Rabu (10/4).

Kedua, lanjut dia, Komisi II meminta hasil pengawasan komprehensif terhadap verifikasi paprol sebagai peserta pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, paling lambat pada 19 April 2013.

Berikut lima butir kesimpulan Raker:

Pertama, DPR meminta KPU untuk melakukan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih secara intensif, masif, dan terencana. Termasuk dalam hal memutakhirkan daftar pemilih dengan prinsip memastikan setiap orang yang punya hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih serta mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua, terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini, Komisi II menegaskan agar Bawaslu cermat dan tepat melakukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU).

Ketiga, terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang sudah ditetapkan, Komisi II DPR menegaskan agar ada perubahan PKPU yang mengatur tentang substansi berikut ini:

Huruf a tentang persyaratan kepala desa menjadi caleg. Komisi II tidak menyetujui ketentuan KPU yang menyebut tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Komisi II meminta agar kepala desa tetap dapat mencalonkan diri menjadi caleg dengan keharusan cuti sementara selama kampanye, sesuai ketentuan undang-undang.

Huruf b tentang sanksi penghapusan dapil terkait dengan tidak dipenuhinya syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Komisi II tidak setuju terhadap bentuk sanksi yang dimaksud karena tidak sesuai undang-undang dan akan menghilangkan hak-hak calon lain pada daftar bakal calon yang dimaksud untuk dapat dipilih.

Huruf c tentang ketentuan Pasal 32 ayat 4 PKPU 7/2013. Komisi II meminta KPU untuk merinci dan menjelaskan kembali tentang proses pencalonan bagi setiap partai politik yang terkait dengan penyampaian daftar calon, serta proses verifikasi bagi parpol yang masih terbuka untuk melakukan penyusunan daftar calon sebelum penyusunan dan penetapan DCS.

Huruf d mengenai ketentuan persyaratan pengunduran diri pada posisi Daftar Calon Sementara (DCS). Komisi II ketentuan itu ditinjau ulang mengingat hal tersebut masuk dalam ranah kompetensi parpol sebagai peserta pemilu.

Huruf e perihal ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j dan huruf k, PKPU 13/2013. Komisi II meminta ketentuan pengunduran diri cukup dibuktikan dengan pernyataan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan atau surat keterangan dari Pimpinan/Sekretaris Dewan.

Keempat, terkait sinergitas hubungan antara KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Komisi II meminta agar terjadi perbaikan komunikasi dan hubungan kerja yang lebih signifikan untuk peningkatan kualitas kinerja pemilu secara keseluruhan.

Kelima, tentang Sistem Informasi Data Pemilih KPU. Komisi II meminta KPU agar sistem informasi itu disediakan secara aman, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui audit teknologi dan uji publik.

 

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/YUD

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI