Partai Kebangkitan Bangsa no. urut 2

Website: http://www.dpp.pkb.or.id/
Facebook: DPP PKB
Twitter: @PKB_News_Online
   

Memperjuangkan Demokrasi yang Tidak Rakus

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah satu dari lima partai politik (parpol) yang berbasis massa Islam yang diloloskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Empat parpol lainnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

PKB memiliki ciri khas yang melekat pada dirinya sebagai lembaga politik yang didirikan kaum Nahdliyin, sebutan bagi anggota Nahdatul Ulama (NU), yang jumlahnya puluhan juta di Indonesia. Walau warga NU belum tentu anggota PKB, namun jelas partai itu berbeda dengan, misalnya, PAN yang terkesan lebih dekat dengan warga Muhammadiyah.

Ke-NU-an itu yang sempat membuat PKB pernah berada di posisi ketiga Pemilu 1999. Seperti diakui Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PKB, Saifullah Mashum, basis kultural NU, beserta kekuatan kharisma para kiai, seperti Gus Dur, adalah bagian tak terlepaskan dari sejarah partai itu.

Bagi PKB sendiri, seperti diakui Saifullah, nilai jual mereka adalah platform dan ideologi PKB yang berusaha menyeimbangkan visi keagamaan dan visi kebangsaan. Dampaknya, PKB menjadi dikenal juga sebagai partai yang inklusif dan terbuka, yang secara sosiologis kerap dinilai tepat dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.

Hal yang biasa bila PKB selalu bergabung dengan kelompok lainnya menolak kegiatan keagamaan radikal dan destruktif, serta berani melawan kelompok yang biasa membubarkan kegiatan kelompok minoritas secara sewenang-wenang.

“Visi keagamaan kita tak sempit, lebih toleran. Beda dengan yang dikembangkan kalangan radikal. Itu bagian dari daya tarik kami,” kata Saifullah.

Dengan berbekal platform dan basis massa demikian, PKB pun merasa percaya diri untuk mengambil peran di kancah politik nasional dengan sejumlah tujuan penting yang ingin dicapai.

Apa itu? Saifullah menjelaskan secara garis besar tujuan itu adalah keinginan agar ada pandangan serta kehidupan keagamaan yang lebih toleran, membumi, dan saling menghargai di antara masyarakat Indonesia.

Selain itu, tentunya menjadikan demokrasi sebagai prasyarat yang wajib dipertahankan untuk mencapainya. “Demokrasi seperti apa? Kita mengidealkan demokrasi yang adil dan ramah, demokrasi yang tak rakus. Itu idealisme politik kita, yang ingin kita capai,” kata Saifullah.

Di bidang ekonomi, PKB menginginkan demokrasi menjadi cara untuk memeratakan pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, PKB menginginkan negara memberi perhatian khusus kepada wilayah pedesaan, di mana mayoritas warga NU tinggal. “Kita harap kerja partai kami ke depan bisa lebih mendorong negara memberi perhatian pada kehidupan desa,” tegasnya.

Untuk merealisasikan hal itu, PKB pun bersiap menghadapi Pemilu 2014 dan memantapkan struktur terverifikasi di 33 provinsi dan 466 kabupaten/kota. Salah satu tugas utama struktur tersebut adalah memastikan bahwa saksi mewakili partai akan hadir di semua tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia saat pencoblosan. Diwajibkan hadir dua orang saksi di setiap TPS.

Menurut Saifullah, hal itu berguna untuk mengawal suara masyarakat ke partai itu agar tidak dirampok saat penghitungan suara hingga proses rekapitulasi di tingkat kelurahan. Hal itu merupakan salah satu hasil evaluasi mereka atas pemilu lalu. Tentu untuk menghadirkan saksi di ratusan ribu TPS bukan perkara mudah dan membutuhkan banyak uang. Untuk hal yang satu ini, PKB murni mengandalkan gotong royong dan iuran anggota, khususnya yang duduk di parlemen.

Selama ini, jelas Mashum, setiap anggota DPR dan DPRD asal PKB diwajibkan memberikan iuran ke partai yang dipotong dari gaji bulanan. Paling besar adalah mereka yang duduk di DPR, yakni dipotong Rp 10 juta per bulan. Para anggota dewan ini, beserta kader yang duduk di kursi eksekutif, juga kerap menjadi sumber utama pendanaan untuk kegiatan-kegiatan partai. PKB juga mendapat dana bantuan politik (banpol) dari negara yang kisarannya hanya sekitar Rp 5 miliar selama lima tahun sejak 2009.

“Di luar itu, kami mengandalkan pengelolaan keuangan mandiri dengan iuran dari anggota dan sumbangan dari dermawan. Kami tidak mendapat sumbangan dari luar negeri karena itu melanggar UU,” jelas Saifullah.

Untuk estimasi kebutuhan dana Pemilu 2014, PKB belum melakukannya. Karena kegiatan yang dinamis, partai biasanya menganggarkan dana untuk pemilu per tahapan, bukan secara keseluruhan. “Misalnya untuk tahap pencalegan, kita butuh sekian. Tapi pada dasarnya itu tak butuh dana besar. Yang besar nanti justru untuk mempersiapkan saksi itu,” tegasnya.

Ketika disinggung banyak kader parpol yang korup, sehingga korupsi sulit diberantas, Saifullah menyatakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, semua parpol wajib melakukan kaderisasi secara baik, sekaligus mendorong pemerintah memberi kontribusi lebih banyak dalam pendanaan parpol. “PKB sulit mewujudkan cita-cita karena belum menggenggam kekuasaan,” tegasnya.

Target 15% Suara
PKB sendiri menargetkan perolehan 15 persen suara dan 15 persen kursi di DPR pada pemilu mendatang. Pencapaian target itu sangat penting karena akan menjadi dasar bagi mereka untuk ikut mengajukan capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. PKB tetap menyimpan hasrat mengembalikan kejayaan seperti Pemilu 1999 dan 2004, di mana mereka mampu mengusung sendiri capres-cawapres.

Sejumlah nama calon pun sudah disiapkan, baik dari internal maupun eksternal. Dari internal, ada Mahfud MD, ketua umum Muhaimin Iskandar, dan Khofifah Indar Parawansa. Sementara nama-nama di luar parpol, antara lain Rhoma Irama, Jusuf Kalla, dan Ani Yudhoyono. “Tentu syaratnya kami harus fight di pemilihan legislatif, sehingga bisa usung calon sendiri,” kata Saifullah.

Kalaupun suaranya tak memenuhi persyaratan mengajukan capres/cawapres sendiri, PKB siap mengajukan calon dengan berkoalisi bersama partai lain. Syaratnya koalisi itu harus yang bersifat terbatas dan tak dipenuhi banyak partai politik. Hal ini berarti PKB akan mendahulukan koalisi dengan partai yang memperoleh suara tinggi pada pemilu legislatif, serta mengusung calon yang tepat.

“Jadi tak perlu banyak parpol pengusung di koalisi. Koalisi harus didesain terbatas. Kalau besar, nanti tak efektif dan terkesan hanya bagi kue-kue saja. Itu bisa menyebabkan pemerintahan tak efektif,” tegasnya.

Tak Mampu Bangkit
Namun, pakar politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah berpandangan lain. Dia memprediksi PKB tak akan mampu bangkit karena telanjur terputus dengan akar NU-nya. Dia juga menilai figur kepemimpinan PKB saat ini di tangan Muhaimin Iskandar, tak akan mampu membangkitkan kerinduan massa akan kualitas partai itu.

“PKB akan merosot, makin menurun, karena tak ada figur sentral dan memesona. Kalau dulu ada Gus Dur. Kalau Muhaimin kan sulit. Dia saja didera dugaan kasus korupsi,” katanya.

Kasus terkait Muhaimin yang dia maksud adalah kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini dipimpinnya. Dalam kasus yang ditangani KPK, nama Muhaimin kerap disebut-sebut terlibat, walau KPK belum menelusuri sampai ke situ. Kondisi tak menguntungkan itu masih ditambah konflik bertahun-tahun antara kelompok Muhaimin dengan keluarga Gus Dur yang kini diwakili putrinya, Yenny Wahid.

“Kalau mau membaik, syarat satu-satunya adalah PKB harus memperbaiki hubungan dengan akar rumputnya warga NU. Cuma memang butuh perubahan dari Muhaimin. Jangan merasa sok hebat sendiri, sehingga meninggalkan mereka yang sudah tua dan senior,” jelas Iberamsjhah.

Karena cenderung masih lemah untuk memenangi pemilu legislatif, kans PKB di pilpres juga ikut-ikutan lemah. “Terlalu jauh kalau PKB mau mengajukan capres sendiri. Paling banter, kalaupun lolos ke DPR, PKB ikut membonceng partai orang, seperti mendukung SBY-Boediono pada 2009,” kata Iberamsjah.

PKB sendiri tak menolak munculnya keraguan itu. Namun seperti yang disampaikan Saifullah, kondisi yang dimaksud Iberamsjah maupun pengamat lainnya, terjadi di masa lalu.

Memang benar suara PKB anjlok sejak Pemilu 2004 karena ada problem internal partai. Namun yang tak diketahui publik luas adalah warga PKB justru sedang merasa dalam kondisi puncak. Faksi-faksi di internal yang dulu menimbulkan dualisme perlahan-lahan hilang. “Tiga tahun terakhir, itu semua sudah selesai. Sekarang kami kompak. Ini saat yang enak bagi kami untuik bekerja,” kata Saifullah.

Begitu pun hubungan PKB-NU yang sekarang kembali bersemi. Saat ini, PKB mengklaim bahwa NU, termasuk struktur kepengurusan dan warganya, sudah meyakini bahwa tak ada alternatif lain saluran politik mereka, selain PKB. “Saat inilah bagi kami puncak hubungan PKB dengan akar kultur kami di NU,” tegas Saifulllah.

   

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/AB

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI