Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (kanan)

Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis mengatakan, sebagai partai politik yang peduli terhadap keterwakilan perempuan, maka parpolnya menempatkan 22 caleg perempuan pada nomor urut 1.

"Kami sudah konsen untuk penuhi afirmasi dan memfokuskan perempuan dalam dunia politik. Salah satu caranya dengan menempatkan 22 perempuan nomor urut 1," ujar Fernita dalam diskusi "Kuota Perempuan: Antara Kualitas dan Keharusan", di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Menurut Fernita, langkah tersebut menegaskan PPP siap menghadapi Pemilu 2014 dan siap mencalonkan perempuan untuk menjadi anggota legislatif periode 2014-2019. PPP akan mendaftarkan bakal caleg pada hari terakhir pendaftaran, yakni tanggal 22 April 2013.

"Kami daftarkan di akhir pendaftaran nanti. Seluruhnya 22 perempuan didaftarkan di nomor urut satu. Angka 22 juga merupakan angka cantik, angka kembar. Kita daftarkan pukul 09.00 WIB karena kita partai nomor urut 9," pungkasnya.

Di DKI Jakarta, Fernita mencontohkan dari tiga daerah pemilihan (dapil), dua dapilnya perempuan di nomor urut 1, begitu pula di dapil Jawa Barat 3, dapil Jawa Barat 7, dan di dapil Jawa Timur 3 yakni nomor urut 1 ditempati oleh istri dari Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali, yakni Wardatul Asriyah.

"Selain sebagai istri dari Ketua Umum, beliau juga Ketua Pemberdayaan Perempuan di PPP, sekaligus Ketua DPP," terangnya.

Untuk jumlah kursi, PPP menargetkan sebesar 15 persen. Menurutnya, angka itu bukan angka yang muluk dan PPP yakin mampu memenuhi target tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Patrice Rio Capella memastikan seluruh bacaleg perempuan yang akan didaftar ke KPU adalah perempuan yang berkualitas.

"Kami memang memaksimalkan mencari perempuan yang berkualitas. Ini sudah kami lakukan," ujarnya.

Menurut Rio, bacaleg perempuan yang masuk ke NasDem sudah mencapai lebih dari 30 persen, tepatnya 38,79 persen yang terdiri dari akademisi, pengusaha, dan artis, serta beberapa perempuan yang dinilai layak untuk menjadi anggota legislator.

Selain itu, Rio mengatakan, Partai NasDem memang tetap meminta KPU untuk mengatur kuota 30 persen keterwakilan perempuan berdasarkan zona wilayah. Artinya, beberapa wilayah yang sulit untuk temukan perempuan berkualitas tidak harus diberlakukan kuota 30 persen perempuan.

"Kami selalu menentukan kebijakan sesuai dengan takaran dan ukuran Jakarta. Padahal di daerah lain, partai benar-benar sulit memenuhi kuota 30 persen. Misalnya, di Aceh, sulit mencari caleg perempuan, sementara di Sulawesi Utara sangat mudah. Di Papua malah lebih sulit lagi," tegasnya

Senior Advisor Pemilu, Ramlan Surbakti mengatakan, mengenai kebijakan kuota perempuan di dalam Undang-Undang, sebetulnya sudah dilakukan bertahap. Dalam pemilu 2004, Pasal 65 UU 12/2003 berbunyi, parpol wajib memperhatikan keterwakilan perempuan dimana sifatnya menjadi hanya imbauan saja.

Sedangkan dalam pemilu 2009, keterwakilan sudah bersifat imperatif. Parpol dalam mengajukan calon menganut sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dan bahkan dipertegas lagi, setiap tiga calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Meskipun belum tertulis sanksinya, namun menurut Ramlan, rumusannya walaupun tidak ada kata wajib sudah jelas bersifat imperatif. Kemudian UU baru sekarang yakni UU 8/2012 rumusannya sama dengan yang lalu yakni tanpa adanya sanksi.

"Apa yang dilakukan KPU saat ini, saya lihat mengisi kekosongan hukum, karena DPR tidak memberikan sanksinya. Kekosongan hukum itu artinya untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu ukurannya pertama jangan ada kekosongan hukum, kedua jangan ada ketentuan multitafsir dan ketiga jangan sampai ada kontradiksi antara aturan satu dengan yang lain. KPU melengkapi atau mengisi kekosongan hukum karena DPR alpha soal sanksi," ujarnya.

Dari paparan tersebut, Ramlan menegaskan bahwa kebijakan kuota perempuan sebenarnya bukan hal yang baru kemarin dibicarakan. Setidaknya hampir 10 tahun jika dihitung dari pemilu 2004. Isu kuota perempuan ini sebenarnya, papar Ramlan, sudah ada sejak orde baru namun memang tidak masuk dalam UU tetapi masuk dalam kebijakan internal parpol.

Ditambahkannya, yang penting saat ini tidak hanya meningkatkan kualitas caleg perempuan tapi juga caleg laki-laki. Menurutnya, parpol harus sungguh-sungguh meningkatkan kualitas caleg laki-laki sebab DPR saat ini sudah sangat buruk. Ramlan setuju dengan sanksi penghapusan bacaleg di satu dapil bila tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan terkait syarat 30 persen perempuan pada dasarnya memiliki derajat yang sama dengan persyaratan lainnya dimana jika tidak mampu terpenuhi maka dianggap tidak memenuhi syarat.

"Misalnya soal persyaratan siapa yang mempunya wewenang mengajukan calon, lalu persyaratan berkaitan dengan syarat usia, kesehatan dan sebagainya, dimana kalau tidak terpenuhi maka tidak memenuhi syarat. Derajatnya sama. Jadi saya lebih memilih bukan istilah sanksi tapi akibat hukum. Kalau tidak terpenuhi maka akibat hukumnya dianggap tidak memenuhi syarat di daftar calon di dapil itu tidak memenuhi syarat," terangnya.

Ida menambahkan bahwa, mengenai keterwakilan perempuan sudah diatur di peraturan KPU bahwa syarat pengajuan calon, berkaitan dengan kuota perempuan dan cara menempatkan dalam daftar calon dimana jika tidak sesuai dengan norma UU maka KPU akan menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat di daerah pemilihan tersebut.

"Jadi norma hukum itu ada larangan dan kewajiban. Berkaitan dengan "affirmative action" ini kami memahami itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh partai. Apabila tidak dipenuhi maka punya akibat hukum tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/NAD

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI