Logo Komisi  Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kepala desa di seluruh Indonesia untuk menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, terkecuali mundur dari jabatannya.

Komisioner KPU, Hadar Gumay menjelaskan bahwa larangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 PP no 72/2005. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan Umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah

"Dalam hal ini, seorang kepala desa yang ingin menjadi calon anggota dewan, harus melepas jabatannya terlebih dahulu," kata Hadar dalam rapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (18/4).

Ironisnya pelarangan tersebut tak berlaku bagi para menteri kabinet. Mereka tetap dapat melaju dan ikut berkampanye dalam Pemilu Legislatif mendatang.

Meski banyak mendapat kecaman, para menteri disinyalir akan tetap meluruskan niatnya untuk dapat duduk di dalam kursi parlemen. Sejauh ini diketahi, sebanyak tujuh menteri, yakni lima dari Demokrat dan dua dari PKS, telah dimasukan ke dalam daftar caleg sementara.

Lebih lanjut, Hadar Gumay mengatakan pencalonan anggota DPR dan DPRD berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013. Sedangkan untuk pencalonan anggota DPD berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2013.

Dia menekankan, peraturan nomor 7 itu tidak mengatur pengenaan sanksi terhadap partai politik terkait dengan tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Dengan demikian, parpol yang tidak dapat mengajukan bakal calon perempuan hingga 30 persen, tetap dapat mengikuti pemilu dalam sebuah dapil tertentu tanpa mengikutsertakan calon.

Sementara pemilih dapat memberikan suaranya kepada parpol dengan mencoblos tanda gambar. Suara parpol yang tanpa caleg itu tetap tidak hilang dan akan dihitung.

"Itu untuk keperluan penghitungan jumlah perolehan suara parpol secara nasional dan untuk keperluan pencalonan dalam pemilukada," jelasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI