Salah seorang pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menata boks berisi Daftar Caleg Sementara (DCS) PKS di Gedung KPU, Jakarta.
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU sudah melakukan komunikasi dengan pihak TNI terkait pendistribusian logistik pemilihan umum (pemilu) 2014.

Degan kerjasama antara KPU dengan TNI tersebut, diharapkan kedepannya bisa meminimalisir keterlambatan distribusi logistik pemilu.

"Kami akan antisipasi dimana satu bulan sebelum pemilu yakni sekitar 1 Februari 2014 hingga 31 Maret 2014 kami sudah lakukan pendistribusikan logistik. Nanti tentu ada batas waktu tertentu, dimana saatnya kita minta bantuan TNI, kalau ada geografis yang sulit. Hal-hal seperti itu sudah kami antisipasi, semoga ke depan pendistribusian logistik tidak mengalami keterlambatan seperti kasus Ujian Nasional (UN) belakangan ini," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II dengan KPU, di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (18/4).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam kesempatan yang sama juga menambahkan bahwa meskipun nota kesepahaman dengan pihak TNI belum dilakukan namun komunikasi terkait pendistribusian logistik sudah pernah diperbincangkan.

"Bahkan ketika nanti ada beberapa daerah yang tidak terjangkau dengan pesawat khusus TNI, kita juga mengantisipasi, bekerjasama dengan TNI untuk membantu distribusi melalui jalan darat khusus untuk daerah geografis yang jangkauannya memang sulit," imbuhnya.

Husni menambahkan terkait pendanaan pendistribusian logistik yang bekerjasama dengan pihak TNI, apakah akan dibebankan kepada KPU atau kepada TNI belum dibicarakan lebih lanjut. Ke depan terkait hal tersebut, akan dibahas lebih lanjut melalui nota kesepahaman antara KPU dan TNI.

Paparan tersebut disampaikan KPU sebagai jawaban atas pertanyaan dari pihak Komisi II DPR berkaca dari masalah pendistribusian soal Ujian Nasional (UN) yang bermasalah belakangan ini. Komisi II berharap, masalah pendistribusian logistik pemilu ke depan bukan menjadi masalah krusial sehingga mengganggu proses pemilu itu sendiri.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/FER

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI