(Ki-ka): Manager Advokasi JPPR, Sunanto, Koordinator Nasional JPPR, Afifuddin, dan Deputi Koordinator Nasional JPPR, Masyukurudin Hafidz, saat memberikan keterangan pers bertajuk Sikap Politik JPPR, Satu Tahun Menjelang Pemilu 2014.

Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin, mengajak seluruh stake holder untuk berkontribusi dalam proses politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2014.

Menurutnya, dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut, diharapkan tak hanya penyelenggara pemilu dan pemantau saja yang ikut andil dalam melakukan pemantauan, atau apapaun yang dilakukan tim sukses, tapi juga masyarakat sebagai pemilih penting untuk berperan.

"Kejahatan dalam pemilu bisa dilakukan siapa saja, tak hanya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu bahkan masyarakat. Kami mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam semua tahapan Pemilu 2014, serta memantau semua jenis praktik buruk yang dipraktikkan oleh parpol, kandidat/caleg, penyelenggara maupun masyarakat sendiri," ujarnya Afifuddin dalam diskusi bertajuk Sikap Politik JPPR, Satu Tahun Menjelang Pemilu 2014 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Ia menambahkan, semakin massifnya pengawasan akan semakin mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan semua pihak.

JPPR menilai bahwa menjelang satu tahun pemilu ada kegaduhan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dinilainya hanya kebisingan yang tidak terlalu dibutuhkan.

Meskinya, lanjut Afifuddin, KPU dan Bawaslu mengendorkan ego masing-masing. Sebagai penyelenggara pemilu, keduanya seharusnya lebih demokratis, lebih memberikan pendidikan politik.

"Ke depan kami berharap KPU dan Bawaslu menginformasikan segala sesuatu. Bagi kami, KPU terlalu tertutup. Seperti tahapan pemilu yang sering berubah ini karena faktor kurangnya melibatakn lebih banyak partisipasi masyarakat dalam menyiapkan semua tahapan Pemilu," tambahnya.

Peraturan KPU (PKPU) yang sering kali bermasalah, misalnya PKPU tentang tahapan yang telah mengalami perubahan keempat dan peraturan kampanye di media yang digugat oleh pihak media sendiri, adalah wujud minimnya KPU dalam menyertakan partisipasi pihak lain untuk ikut membahas peraturan tersebut.

Lebih lanjut, Afifuddin mengatakan, belajar dari Pemilu 2009, tahapan lain yang sangat penting berkaitan dengan hak dasar masyarakat pemilih dan harus transparan sejak awal adalah tahapan pemutakhiran data pemilih.

Untuk itu, JPPR juga menuntut Bawaslu sebagai institusi yang berwenang mengawasi Pemilu mempunyai skema pengawasan yang jelas sehingga bisa mencegah dan meminimalisasi pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam tahapan Pemilu.

"Misalnya skema pengawasan terhadap pencalonan yang hari ini mulai masuk tahapan verifikasi administrasi. Bawaslu harus bisa masuk ke sistem verifikasi administrasi yang dibuat KPU dalam pencalonan ini untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan UU," imbuhnya.

Kemudian, satu tahun menjelang pemilu, JPPR akan melakukan advokasi kaum marginal dan disabilitas. Bagaimanapun, tambah Afifuddin, hak dipilih dan memilih merupakan hak semua individu yang patut diperjuangkan.

Karenanya, JPPR mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia harus menikmati pesta politik dalam rangkaian tahapan Pemilu 2014. Pemilu, kata Afifuddin, harus menjadi praktik yang baik sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

"Keterlibatan dalam memantau, berproses dalam pendidikan politik, ini penting dalam mendorong partisipasi ke depan," terangnya.

Pemantau Tahapan Pemilu Menurun
Sementara itu, Deputi Koordinator Nasional JPPR, Masyukurudin Hafidz menambahkan, JPPR telah dan akan terus melakukan pemantauan setiap tahapan Pemilu 2014 sebagai lembaga pemantau yang sudah terakreditasi.

Tak hanya itu, JPPR juga akan mengawal proses demokrasi ini dengan massif melibatkan 38 lembaga anggota jaringan di seluruh Indonesia. Pelibatan jaringan JPPR sekaligus wujud partisipasi masyarakat pemilih memastikan tahapan Pemilu, jujur adil dan transparan. Masyukurudin berharap, meningkatnya jumlah golput dapat ditekan dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya partisipasi rakyat.

"Data terakhir di Sumatera Barat bahkan pemilih tidak sampai 50 persen. Di tempat lain 50 hingga 60 persen. Ini mengkhawatirkan, target KPU kan 75 persen. Dalam hal nyoblos aja turun apalagi dalam bidang yang lain. Misalnya mengawasi rekam jejak calon. Itu jauh lebih berat. Untuk itu kita dorong masyarakat bisa ikut dalam program, APIT, yakni Amati, Pilih, Ikuti Tagih. Itu kunci partisipasi ke 75 persen bisa dicapai," jelasnya panjang lebar.

Menurut data JPPR, jumlah pemantau di JPPR saja mengalami penurunan. Pada 1999 jumlah pemantau JPPR mencapai 500.000, sementara pada 2004 turun menjadi 400.000 pemantau. Sedangkan 2009 hanya mencapai angka 30.000 pemantau.

Beranjak dari kondisi itulah JPPR berharap, masyarakat bisa ikut andil dalam berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu ke depan. Ini sangat penting dilakukan, karena pemantauan yang efektif adalah dengan melibatkan elemen masyarakat sipil.

"Yang jelas kita ajak masyarakat untuk tidak sekadar pantau hanya di hari H saja, tapi seluruh tahapan pemilu. Jangan harap bisa mencapai 75 persen di hari H. Kalau kita mau bergerak memulai sejak awal tahapan maka partisipasi di hari H kita harap bisa mencapai 75 persen. Sehingga sikap kita sekarang adalah kerakyatan, kebangsaan di wilayah civil society," tegasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI