Ketua DPP PPP, Reni Marlinawati Amin (kiri), Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda (kedua kiri), Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (kedua kanan), Anggota DPP Gerindra Ferry Juliantono (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Politik Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (1/5).

Parpol tak perlu ragu untuk langsung mencoret caleg yang berstatus ganda.

Jakarta - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus mengemukakan calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar lebih dari satu partai politik (parpol) atau caleg yang terdaftar pada dua atau tiga daerah pemilihan (dapil) berbeda dalam daftar calon sementara (DCS) harus dicoret dari daftar Caleg. Mereka itu dianggap Caleg yang tidak berintegritas.

"Idealnya memang, caleg-caleg yang secara administratif tidak memenuhi syarat, langsung dicoret oleh KPU. Misalnya, caleg yang terbukti mendaftar di dua partai berbeda atau yang tercatat di dua dapil berbeda pada satu partai. Sayangnya tak ada kewenangan eksekusi pada KPU ketika menemukan calon-calon dengan cacat administratif tersebut. Semuanya akan diserahkan kembali ke partai masing-masing untuk diputuskan nasib caleg yang bersangkutan," kata Lusius di Jakarta, Selasa (7/5).

Ia menjelaskan secara etis, caleg ganda sudah cacat saat melakukannya. Caleg yang mendaftar di dua partai sekaligus atau dua dapil sekaligus sudah jelas merupakan figur tak berintegritas, yang hanya mengejar nafsu jabatan, ketimbang menjadi pejuang demi nasib banyak orang.

Karena itu, partai tak perlu ragu untuk langsung mencoret caleg yang berstatus ganda tersebut.

Dia mengingatkan dalam kasus tertentu, duplikasi dalam DCS satu partai sangat mungkin dilakukan oleh parpol sendiri.

Karena itu, secara etis, parpol harus menunjukkan akuntabilitasnya dengan mencoret caleg yang terbukti ada di dua dapil.

"Kredibilitas parpol akan menjadi taruhan jika kesalahannya tak segera dikoreksi dalam tahap perbaikan DCS. Parpol bisa dituding sengaja melakukan manipulasi pada tahap DCS demi memenuhi syarat jumlah caleg yang ditentukan. Parpol dengan kelakuan seperti ini akan cenderung manipulatif pada tahap selanjutnya hanya demi meraih kekuasaan," ujarnya.

Menurutnya, kelengkapan administratif seperti KTA dan KTP serta ijazah dan persyaratan lain juga harus menjadi koreksi serius bagi parpol.

Semestinya ketaklengkapan data KTA dan Ijazah saat pertama mendaftar merupakan sesuatu yang janggal. Selain membuktikan ketakseriusan parpol dalam merekrut caleg, kecendrungan manipulasi administratif juga akan dengan mudah dilakukan.

"Jadi idealnya parpol harus tegas untuk mencoret caleg dengan administrasi mendasar yang tak mampu disediakan pada saat awal pencalonan," tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa caleg-caleg lain seperti yang berasal dari satu keluarga yang sama, dan terbukti bukan kader partai sejak lama juga harus disingkirkan dari DCS. Menurutnya, publik sudah semakin sensitif dengan pola "asal-asalan" parpol yang merekrut siapa saja termasuk keluarga sendiri sekedar untuk tetap melanggengkan kekuasaan.

Parpol juga harus mulai sensitif dengan teriakan publik yang menginginkan perubahan. Dengan membiarkan gerombolan keluarga tertentu menjadi caleg, parpol menghambat datangnya perubahan karena urusan negara akan dengan mudah dikelola bak manajemen keluarga.

Hal lain adalah korupsi akan terpelihara dengan baik jika kekuasaan berada di tangan kroni-kroni. Budaya saling tutup mulut karena menyangkut nama baik kroni akan menjadi masalah serius pemecahan korupsi ke depan akibat caleg yang banyak dari unsur keluarga.

"Jadi tak ada alasan moral yang tepat untuk membiarkan para caleg dinasti melenggang hingga hari pencoblosan. Partai harus mencoret caleg dinasti yang memang dorekrut dadakan," tutupnya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/FER

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI