Logo Komisi  Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU akan mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) Dana Kampanye sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan.

"Terkait PKPU Dana Kampanye ini, minggu depan akan kami adakan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat, penggiat pemilu untuk mendapatkan masukan. Kemudian minggu depannya lagi kita akan konsultasi dengan Komisi II. Tapi kami bisa pastikan sebelum DCT ditetapkan, kami akan tetapkan PKPU Dana Kampanye," ujarnya di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).

Hadar melanjutkan, terkait dana kampanye partai politik (parpol) potensi timbulnya kecurangan bisa diminimalisasi dengan adanya pengaturan dana kampanye yang baik.

Namun meskipun tugas KPU adalah terkait pengaturan dana kampanye, namun ruang KPU untuk mengatur dana kampanye tidak bebas atau tidak bisa leluasa seperti keinginan KPU. KPU harus didasarkan atas Undang-Undang (UU) yang ada.

Ditambahkannya, meskipun dalam UU tidak disebutkan bahwa caleg diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanyenya, KPU akhirnya menetapkan bahwa caleg diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanyenya.

"Kami akan mengatur bahwa laporan parpol juga harus memuat laporan pengeluaran dari masing-masing calonnya. Kami berinisiatif memulainya karena memang selain bahwa parpol adalah peserta pemilu tapi kita juga tahu betul dalam pemilu parpol menyatu utuh mengatur dana kampanya para calonnya. Calon juga melakukan kampanye, mengumpulkan dan mengeluarkan dana kampanye," imbuhnya.

Ditegaskan, dengan sistem proporsional dan ditentukan suara terbanyak, maka calon akan berusaha semaksimal betul dan upaya berhasil atau tidaknya caleg tergantung pada seberapa keras caleg tersebut melakukan kampanye.

KPU, kata dia, juga tidak mungkin hanya mengacu sistem yang hanya mengandalkan laporan dana kampanye dari parpolnya saja, karena menurutnya dengan begitu nanti ada sebagian pelaporan dana kampanye yang kurang.

Sehingga atas dasar itu, menurut KPU, para caleg parpol juga harus perlu menyerahkan pelaporan dana kampanye.

KPU juga nantinya akan memberikan petunjuk atau pedoman terkait pelaporan dana kampanye para calon. KPU, lanjut Hadar, juga berencana akan mencetak buku pedoman pelaporan dana kampanye dan pelatihan kepada parpol untuk disampaikan ke para calegnya bagaimana pelaporan dana kampanye yang baik.

"Kami ingin mendorong bahwa pelaporan dana kampanye tidak hanya seperti yang tertuang dalam UU yakni laporan awal dan akhir saja. Kita akan buat laporan berkala yakni sebelum dua laporan tersebut diserahkan. Dengan asumsi bahwa bulan depan PKPU dana kampanye ditetapkan, maka masih dimungkinkan ada laporan berkala sebanyak dua kali sebelum laporan awal diserahkan," imbuhnya.

Pada intinya, Hadar menekankan bahwa KPU pada prinsipnya ingin meningkatkan pengelolaan laporan dana kampanye berbasis legalitas yang kuat, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Langkah KPU ini, juga bertujuan untuk mengejar dan menjawab harapan publik bahwa caleg mau dan berani dan ikhlas membuka dana kampanyenya.

Dengan terciptanya proses ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu, berharap hasil pemilu 2014 lebih baik daripada hasil pemilu sebelumnya karena terdiri atas caleg-caleg yang memiliki prinsip bahwa bersikap transparan itu penting.

Catatan penting lainnya, pelaporan dana kampanye caleg yang diwajibkan ini nantinya tak hanya sekedar kewajiban menyerahkan laporan saja, tapi paling tidak memenuhi minimal komponen yang KPU atur pada pedoman pelaporan dana kampanye nantinya.

"Template yang sudah disiapkan KPU juga harus diserahkan, kalau tidak memenuhi template itu, maka itu harus dirapihkan. Bahwa sudah melaporkan itu sudah memenuhi ketentuan UU, tapi kalau hanya menyerahkan dan memenuhi UU kan tidak tepat juga sehingga harus memenuhi aturan yang kami upayakan," tuturnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI