Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Karawang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencoret tiga calon legislatif karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga calon legislatif tersebut tidak masuk daftar calon sementara.

Anggota KPU Karawang, Ujang Nurali mengatakan, pencoretan tiga calon legislatif (caleg) DPRD Karawang tersebut dilakukan setelah dilakukan verifikasi bakal calon legislatif, beberapa waktu lalu.

Saat verifikasi, ketiga caleg tersebut tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

"Dua orang caleg yang dicoret KPU Karawang itu, karena tidak memenuhi syarat administrasi. Sedangkan satu caleg lainnya dicoret karena tidak lolos verifikasi akibat pernah terlibat dalam kasus hukum tindak pidana korupsi," katanya di Karawang, Sabtu (15/6).

Dikatakannya, dengan dicoretnya tiga caleg Karawang tersebut maka ketiga caleg itu tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Sehingga DCS untuk DPRD Karawang mencapai 493 orang.

Dari jumlah DCS itu, masing-masing daerah pemilihan sudah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Menurut dia, nama-nama caleg yang masuk dalam DCs tersebut sudah sampaikan secara terbuka dengan diumumkan melalui media-media cetak lokal.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui nama-nama caleg yang masuk dalam DCS. Pengumuman DCS caleg disampaikan pada 13-17 Juni 2013.

"Masyarakat perlu mengetahui nama-nama caleg, karena masyarakat diberikan peran untuk menyampaikan tanggapan atau masukan terkait nama-nama caleg itu. Masukan atau tanggapan masyarakat bisa disampaikan ke KPU Karawang sejak 14 sampai 27 Juni 2013," kata Ujang.

Kesempatan masyarakat untuk memberi tanggapan atas DCS legislatif itu sendiri sesuai dengan Undang Undang (UU) 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.

Sesuai dengan ketentuan itu, KPU diwajibkan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat dalam memberi tanggapan terhadap DCS legislatif. Tanggapan bisa diberikan setelah KPU mengumumkan DCS kepada masyarakat.

Menurut dia, tanggapan masyarakat yang akan diproses hanya yang terkait dengan persyaratan pencalonan. Pemberi tanggapan juga harus menyertakan identitas yang jelas.

"Jika tidak ada identitas, jelas kami anggap surat kaleng dan tidak akan ditanggapi," kata Ujang.

Penulis:

Sumber:Antara

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI