Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil manik mengatakan, untuk mengedepankan sistem informasi yang transparan dan maksimal, KPU saat ini sedang mengoptimalisasi 531 jaringan website di 33 propinsi, sebanyak 497 website di tingkat kabupaten/kota dan sekitar 50 persen sudah aktif.

Untuk kedepannya, kata dia, KPU berharap bisa mencapai 100 persen agar mampu maksimal menginformasikan segala hal menyangkut tahapan pemilu. Selain itu, diharapkan juga bahwa entry data hasil pemungutan suara nantinya tidak hanya di tingkat kecamatan, melainkan sudah bisa dilakukan di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita harapkan satu jam setelah suara sah selesai dihitung di TPS kita sudah punya catatannya, mencatat real count," ujarnya dalam diskusi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bertajuk 'Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih Dalam Pemilu 2014', di Hotel Arya Duta, Rabu (26/6).

Selain kecepatan, KPU juga akan pastikan dan mengedepankan akurasi dokumen perhitungan juga akan diperkuat.

Pasalnya dokumen C1 yang dulu banyak versinya dan susah untuk membuktikan mana yang asli, maka nantinya KPU akan mensertifikasi dengan penanda khusus agar dokumen tersebut tidak dapat dipalsukan. Form C2 plano nantinya juga akan ada penandaan khusus sehigga nantinya mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.

"Kedua adalah soal publikasi, satu jam pertama semua TPS di radius tertentu setiap 0,5 km dari KPU kabupaten/kota, sudah harus serahkan data ke KPU kabupaten/kota, sehingga entrynya sudah bisa masuk di satu jam pertama. Ketika proses entry di KPU kabupaten/kota tentu akan mudah dibandingakn di kecamatan karena space KPU kabupaten/kota lebih besar," imbuhnya.

Lebih lanjut diharapkannya dengan dokumentasi pemilu 2014 yang kuat, maka akan adanya kepercayaan kepada penyelenggara pemilu sehingga hasil pemilu itu tepat dan dipercaya.

Lihat Juga Video Kemendagri Bantah Persulit KPU

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/FER

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI