Warga mengecek daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Jakarta - Komisi II DPR RI mempertanyakan validitas dan keakuratan data Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda dengan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang direkapitulasi pemerintah.

Adapun data DPS yang disampaikan oleh KPU adalah 177.257.048 jiwa belum termasuk data pemilih dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Maluku Utara dan Papua. Jumlah tersebut berbeda dengan data DP4 yang diumumkan oleh Pemerintah yakni 190.411.133 juta jiwa.

Menanggapi perbedaan data antara KPU dan pemerintah ini, anggota Komisi II DPR RI, Chairun Nisa, mengaku prihatin terhadap hasil DPS KPU yang datanya kurang valid dan akurat. “Kami khawatir masyarakat nantinya cenderung meragukan validitas dan akurasi data DPS KPU ini,” jelasnya di Komplek Parlemen, (16/7).

Nisa juga melihat, kinerja KPU yang kurang maksimal dan kurang greget dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat untuk secara sadar dan aktif mengecek data daftar pemilih tetap (DPT).

“Temuan saya di daerah-daerah, belum terlihat adanya ajakan massif KPU kepada masyarakat untuk secara sadar dan aktif mengecek dirinya apakah sudah terdaftar dalam DPT,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menjelang proses pemutakhiran menuju DPT, Nisa meminta KPU untuk memaksimalkan kinerjanya, baik KPU pusat hingga KPU daerah sampai ke tingkat desa/kelurahan, dalam hal sosialisasi dan informasi mengenai pemutakhiran data pemilih.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar juga mempertanyakan perbedaan data antara KPU dengan pemerintah. Ia mengkhawatirkan perbedaan data DPS dan DP4 tersebut akan menimbulkan potensi untuk saling menyalahkan antara KPU dan pemerintah.

“Perbedaan data tersebut, sebaiknya dikembalikan kepada UU No 8 Tahun 2012 bahwa yang dijadikan dasar adalah DP4,” tegasnya.

Investor Daily

Penulis: INA

Sumber:Investor Daily

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI