Ilustrasi alat peraga kampanye di angkutan umum.

Jakarta - Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan, saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk calon anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Pemilu 2014.

Pengumuman calon tetap baru akan dilaksanakan pada 23 hingga 25 Agustus. Namun meskipun KPU belum menetapkan, sudah banyak alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat umum dengan mencantumkan nama, partai politik pengusung, daerah pemilihan dan nomor urut.

"Hasil pemantauan JPPR tentang alat peraga ini ditemukan ditempat publik misalnya calon legislatif Lazarus Simon Ishak caleg nomor 2 DPRD Jakarta dari Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) VIII, Hermansyah caleg nomor 7 DPRD Jakarta dari PAN dapil I, Mujahid Samal caleg nomor 1 DPRD Jakarta dari PPP dapil I, Hamdan Faisal caleg nomor 7 DPRD Jakarta dari PBB dapil VII, Yora Lovita Haloho caleg nomor 4 DPR RI dari Gerindra dan Nurjannah Hulwani, caleg DPR RI nomor 3 dari PKS," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/7).

Masyukurudin menambahkan, memasang alat peraga ini sesungguhnya adalah tindakan kampanye dengan melanggar kepatuhan terhadap tahapan pencalonan. Selain melanggar tahapan, kampanye ini adalah bentuk narsisisme calon yang menjadi preseden buruk dan potensi melanggar tahapan kampanye berikutnya.

"Jangan dikira masyarakat pemilih tidak tahu bahwa sekarang ini belum waktunya kampanye dengan mencantumkan nama, partai politik pengusung, daerah pemilihan dan nomor urut," tegasnya.

Pemasangan alat peraga tersebut, lanjut dia, justru akan kontraproduktif karena akan menimbulkan kesan ketidakmengertian calon terhadap tahapan Pemilu.

Oleh karena itu, Masyuurudin menilai, melihat maraknya alat peraga ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang dibiayai negara seharusnya melakukan koordinasi dengan Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan KPUD dan Pemda setempat untuk menertibkannya, memberikan peringatan dini dan mencegah pelanggaran yang lebih tinggi lagi.

"Dibulan Ramadan ini, lembaga pengawas Pemilu jangan loyo untuk menertibkan alat peraga yang jelas-jelas melanggar tahapan Pemilu tersebut," tuturnya.

Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan pihaknya berencana akan menertibkan alat peraga kampanye bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang sudah tersebar di beberapa titik, sekalipun itu caleg incumbent.

"Sekarang masih dalam bentuk daftar caleg sementara (DCS), sehingga kampanye untuk caleg sementara itu belum bisa, karena sampai saat ini penentuan caleg belum definitif," ucapnya.

Oleh karena itu, Nasrullah menghimbau kepada Bawaslu level Provinsi, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menertibkan alat peraga kampanye atas nama caleg.

"Kalau ada misalkan spanduk atau peraga lain tertulis caleg sekian, dapil sekian itu bisa dieksekusi, karena dia sudah berupaya memperkenalkan diri. Padahal siapa yang bisa jamin dia disitu kan belum Daftar Caleg Tetap (DCT)," tuturnya.

Yang masih menjadi hambatan Bawaslu, tegas Nasrullah, selain karena belum disosialisasikan ke pengawas hingga tingkat daerah juga karena mekanisme pencabutan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang memangbmemiliki kewenangan dan pasukan untuk mengekskusi penertiban spanduk dan alat peraga lain yang mengganggu estetika.

Tindakan serupa juga akan dilakukan kepada caleg incumbent yang juga memasang alat peraga yang berupaya memperkenalkan diri.

"Kecuali kalau hanya dikatakan Anggota DPR, tapi kalau sudah ada dapil sekian nomor sekian harus dieksekusi," imbuhnya.

Ditambahkan Nasrullah, Bawaslu juga telah mengusulkan bahwa alat peraga kampanye itu sebaiknya dibatasi jumlahnya, persoalan berapa jumlahnya, nanti tentunya akan tertuang dalam Peraturan KPU. Pembatasan tersebut, lanjut Nasrullah sangat dibutuhkan karena tanpa ada pembatasan itu, maka kampanye khususnya alat peraga bisa menjadi tidak terbatas.

"Yang punya dana banyak, maka kemudian bisa tersebar banyak, sementara yang tidak punya dana, sama sekali tidak pasang alat peraga,"ucapnya.

Dengan cara itu pula menurut Nasrullah maka pola dalam rangka pembatasan dana kampanye nanti bisa dibatasi.Selain jumlah, besar ukuran alat peraga pun akan dibatasi. Pembatasan tersebut, lanjutnya, juga telah dikomunikasikan oleh KPU dan Bawaslu serta Komisi II DPR.

Lihat Juga Video JPPR: Alat Peraga Caleg Langgar Aturan

Suara Pembaruan

Penulis: A-25/FER

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI