Ilustrasi alat peraga kampanye di angkutan umum.

Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Chairun Nisa mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pembatasan pemasangan alat peraga kampanye (baliho) pada Pemilu 2014.

Sebab, menurutnya, pengaturan pengaturan tersebut dimaksudkan agar lebih tertib, tidak merusak pemandangan kota dan adanya azas keadilan.

“Saya setuju dengan adanya Peraturan KPU tersebut sehingga akan lebih tertib, tidak merusak pemandangan kota dan ada azas keadilan,” katanya di Jakarta, Minggu (4/8).

Terkait peraturan tersebut, politisi Partai Golkar ini menilai, calon legislatif (caleg) yang modalnya besar biasanya sanggup membuat baliho dalam jumlah banyak dan ukuran yang besar.

Namun, pada di lain sisi, sambung Nisa, tidak semua caleg mempunyai modal besar, sehingga caleg yang modalnya terbatas tidak bisa membuat baliho dalam jumlah banyak dan ukuran besar.

"Karena itu, pengaturan tersebut dimaksudkan supaya para caleg tidak jor-joran modal selama masa kampanye berlangsung. Jadi, ada azas keadilan antara caleg yang memiliki modal besar dengan caleg yang modalnya pas-pasan," kata dia.

Sebelumnya, Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan pembatasan yang diterapkan dalam PKPU bertujuan untuk membangun keseimbangan kompetisi antar caleg yang berduit tebal dan pas-pasan.

Sekaligus, tambah Sigit, untuk tetap memelihara tertib dan keindahan lingkungan selama masa kampanye berlangsung.

"Hal ini supaya tidak jadi hutan baliho," katanya.

Sigit mengatakan, salah satu yang bisa jadi pertimbangan dalam PKPU Kampanye adalah agar kompetisi berjalan fair dan calon tidak jor-joran dalam memasang spanduk, baliho, dan sebagainya.

Konsekuensinya, para caleg didorong untuk melakukan pendekatan pada masyarakat dengan pola face to face.

"Jadi arahnya agar caleg melakukan pendekatan personal, bukan sekadar perkenalkan figur," tukasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FER

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI