Endriartono Sutarto art
Tempat, Tanggal Lahir:   Purworejo, 29 April 1947
Pendidikan:   Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer
Akabri (1971)
SMA Negeri 2 Bandung
Karier:   Panglima TNI (2002-2006)
Kepala Staf TNI AD (2000-2002)
Partai:   -
Website:   www.endriartonosutarto.web.id
Facebook:   Endriartono Sutarto (Community Page)
Twitter:   @endrisutarto


Jenderal Pro-Perubahan

Menjelang Pilpres 2014 sejumlah lembaga survei telah melansir sejumlah bakal calon presiden (capres). Selain sosok lama yang sudah malang-melintang di lembaga negara dan partai politik, survei juga memunculkan  beberapa tokoh yang baru terjun ke dunia politik. Salah satu di antaranya adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto.

Nama Endriartono Sutarto yang banyak berkecimpung di dunia militer memang cukup lama tenggelam sejak pensiun beberapa tahun silam. Memasuki usia pensiun bukan berarti membuat mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) ini berdiam diri. Berawal dari keprihatinan yang mendalam atas situasi Indonesia dewasa ini, Endriartono pun tidak segan menyatakan kesiapannya maju meramaikan bursa pencalonan presiden mendatang.

"Banyak hal yang seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi dalam pembangunan di Indonesia. Perubahan harus dimulai dari sekarang atau tidak sama sekali. Kalau masyarakat menghendaki (saya menjadi bakal calon presiden, Red), amanat tersebut harus dihormati dan dijalankan," kata Endriartono.

Menurutnya, banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan pemimpin agar Indonesia menjadi jauh lebih baik dibanding kondisi saat ini. Yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan Indonesia dari korupsi yang sudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan. Dalam menuntaskan korupsi dan mencegah lahirnya koruptor-koruptor baru, Endriartono menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa berjalan sendiri karena masih ada dua lembaga raksasa lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, yang jauh lebih besar kemampuan dan jangkauannya dibanding KPK.

"Tetapi mengapa saat ini seolah hanya KPK yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi? KPK tidak seberapa besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Bila ketiganya bisa dimaksimalkan, perubahan besar akan terjadi di Indonesia. Kesempatan untuk korupsi menjadi sempit," ucap Endriartono yang juga menjabat ketua Tim Analisis dan Advokasi KPK ini.

Dia yakin jika tidak hanya KPK yang bergerak memberantas korupsi, namun juga dibantu Kepolisian dan Kejaksaan, paling lama dalam waktu tujuh tahun Indonesia akan terbebas dari korupsi. "Yang terpenting, penerapan penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan visi-misi pemberantasan korupsi," tegasnya.

Ketahanan Pangan
Masalah kedua yang paling krusial dan dapat lebih baik lagi adalah ketahanan pangan Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Selama 67 tahun merdeka, Indonesia justru mengalami krisis ketahanan pangan, di mana seluruh kebutuhan justru diekspor dari negara lain. "Indonesia itu negara agraris, namun mengapa makin lama justru ketahanan pangannya semakin menurun? Dari yang dulunya pengekspor terbesar, kini menjadi pengimpor. Hampir seluruh kebutuhan masyarakat diimpor demi mendapatkan harga yang murah," ucapnya.

Menurutnya, kelemahan ketahanan pangan Indonesia berawal dari banyaknya petani yang memilih beralih profesi dibanding meneruskan usahanya. Ketidakberdayaan pemerintah menyebabkan sebagian besar petani hanya menjadi "alas kaki" kemiskinan.

Endriartono mencontohkan negara adidaya Amerika yang mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani. Segala upaya ditempuh Pemerintah Amerika untuk mencegah petani beralih profesi, karena akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangannya. Di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Petani dibiarkan mencari jalan sendiri-sendiri untuk mempertahankan usahanya. Akibatnya, petani tidak mampu bersaing dan terus mengalami kemiskinan karena kurangnya peluang pemasaran dan bantuan.

Hal ketiga yang membuatnya miris dengan kondisi bangsa saat ini adalah sulitnya menciptakan kemandirian bangsa dalam ketahanan energi. Masyarakat sudah terlalu lama dininabobokan oleh subsidi bahan bakar. Padahal, untuk menciptakan ketahanan energi, sistem subsidi tak mendukung perjalanan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Endriartono sedikit membuka peliknya permasalahan PT Pertamina yang memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM). Perusahaan pelat merah tersebut sudah lama meninggalkan fungsi utama pelayanannya kepada masyarakat dan cenderung mencari profit sebanyak mungkin. Masih teringat dalam benaknya ketika menjabat komisaris, terlihat masyarakat mengantre minyak tanah. Dalam hatinya, ada semacam pertentangan dengan posisi strategis yang diembannya. "Dulu ketika masih kecil di rumah saya di sekitar Lapangan Banteng, saya juga mengantre minyak tanah. Saat menjadi komisaris atau beberapa puluh tahun kemudian, saya masih melihat hal serupa. Ada pertentangan batin dalam diri saya melihat kondisi itu," tuturnya.

Hanya dalam hitungan bulan sejak terpilih menjadi komisaris Pertamina, Endriartono akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih aktif menjadi pengurus Seven Summits Expedition sekaligus pembina Gerakan Indonesia Mengajar. Tidak lelah sampai di situ, sejak 2011 Endriartono juga aktif sebagai pembina Yayasan Indonesia Setara hingga sekarang.

Batin Endriartono juga sedikit terusik dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi belakangan. Masyarakat saat ini menjadi lebih percaya pada kemampuan kelompoknya dibanding kemampuan aparatur negara menyelesaikan konflik. Hal itu tercermin dari perilaku kelompok tertentu yant begitu mudah menyerang kelompok masyarakat lain lantaran persoalan sepele. "Masyarakat sudah mengandalkan kekuatan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kondisi ini cukup berbahaya bagi keutuhan Indonesia jika dibiarkan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan harus segera dikembalikan," tegasnya.

Berdasarkan pengalamannya ketika menjabat panglima TNI pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Endriartono menceritakan bagaimana sulitnya menciptakan perdamaian di Aceh. Dirinya termasuk salah satu pencetus dilakukannya upaya pendekatan persuasif dibandingkan kekuatan militer untuk menyadarkan rakyat Aceh mengenai pentingnya perdamaian di Tanah Rencong.

Yakinkan Keluarga
Langkah mendasar yang masih harus dilakukan jika dirinya bisa maju dalam Pilpres 2014 adalah meyakinkan keluarga. Selama berkarier di militer, waktunya banyak tersita, sehingga tak banyak kesempatan berkumpul dengan keluarga. "Anak pertama saya, dari lahir sampai besar, jarang bertemu bapaknya. Pulang sebentar kembali ditugaskan lagi. Anak saya hanya mengenal saya melalui foto. Hal ini yang membuat keluarga saya sedikit trauma," katanya sambil tersenyum.

Yang lebih menggelikan lagi, Endriartono bahkan sempat dipanggil om, karena anaknya yang pertama tidak mengenalinya ketika beranjak tidur. Namun demikian, pengorbanannya kepada bangsa selama menjalani karier militer tidak sia-sia karena dirinya memberi sedikit warna dalam dunia kemiliteran Indonesia.

Endriartono menyadari dalam landasan hukum nasional, siapa pun calon presiden harus didukung dan terjun langsung ke dalam partai politik. Keinginannya untuk melakukan restorasi atau perubahan akan sia-sia jika hanya di mulut saja. Oleh sebab itu, secara perlahan namun pasti, Kepala Staf TNI AD (Kasad) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu kini terjun di dunia politik dengan bergabung ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Endriartono memilih bergabung dengan Nasdem karena partai tersebut dianggap memiliki satu visi dan misi dengan dirinya, yakni melakukan gerakan perubahan di Tanah Air. "Tanpa parpol, keinginan untuk melakukan perubahan tidak akan ada artinya. Saya sudah bergabung dengan Nasdem untuk turut memberikan sumbangsih gerakan perubahan yang diusung bersama," katanya.

Ketika disinggung mengenai apakah sudah mulai dilirik partai lain untuk ikut bergabung, Endriartono pun menyatakan keteguhannya bersama Nasdem. Saat ini, bersama Nasdem, Endriartono tengah menyiapkan strategi khusus menghadapi pemilu legislatif dan tidak mau larut dengan berbagai kemungkinan ataupun prediksi lamaran parpol lain terhadap dirinya. "Saya tidak mencari jabatan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dapat dilakukan seorang warga negara. Sementara ini, bersama Nasdem, saya masih berkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif. Targetnya, minimal mendapatkan total suara legislatif sebesar 10 persen," ungkapnya.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI