Sejumlah siswa mengikuti ujian nasional (UN) di ruang kelas di SMUN 1, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyatakan bahwa hasil Ujian Nasional (UN) 2013 tak dijadikan dasar utama untuk meluluskan siswa sekolah.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Kemendikbud di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/4), yang membahas tentang bobroknya penyelenggaraan Ujian Nasional 2013, khususnya di tingkat sekolah menengah atas.

"Kami meminta agar hasil UN ini tak dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa. Ini demi keadilan akibat pelaksanaan UN yang tak benar," kata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Zul Fadhli.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Reni Marlenawati, justru lebih keras lagi dengan meminta Kemdikbud sekalian membatalkan apapun hasil UN 2013. Dengan demikian, standar kelulusan siswa sama sekali tak dikaitkan dengan hasil UN.

"Serahkan saja soal kelulusan langsung ke pihak sekolah," pinta Reni tegas.

Sementara anggota Komis X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar mengatakan langkah itu perlu diambil sebagai bagian dari pemetaan sistem pendidikan nasional yang kacau.

"Kalau mau bantu masyarakat, ini salah satu langkah kongkrit. Kasihan siswa kalau akhirnya stres karea tidak lulus yang kemungkinan akibat kekacauan ini. Tapi semua proses UN ini dilakukan untuk pemetaan dan perbaikan sistem pendidikan kita ke depan," kata Raihan.

Suara Pembaruan

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/D-13

Sumber:Suara Pembaruan