Ilustrasi siswa mengerjakan soal ujian nasional.

 

Jakarta - Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) secara nasional seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Pendidikan Tinggi justru memperkecil peluang mahasiswa miskin dari berbagai daerah untuk masuk ke PTN besar di Jawa.

Kebijakan ini justru akan memperbesar disparitas kesempatan mahasiswa dari keluarga kaya dan menengah dengan yang miskin masuk perguruan tinggi.

Menurut anggota Dewan Perguruan Tinggi, Dr Sofian Effendi, dalam loka karya Undang-Undang (UU) 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) bagi jurnalis di Jakarta, Senin (20/5), sistem seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) seperti diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) UU Dikti, adalah sebuah kekeliruan.

Disebutkan, sistem penerimaan mahasiswa secara mandiri oleh kampus yang sebelumnya dikenal dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Bersama (SPMB) yang diterapkan Universitas Gadjah Mada dan universitas lainnya, lebih memberi kewenangan kepada kampus melakukan kebijakan afirmatif untuk memberi prioritas menerima putra-putra terbaik Nusantara dari berbagai daerah.

Sebaliknya, dengan sistem seleksi nasional, peluang putra-putri daerah menjadi kecil.

Di Jawa misalnya, mereka yang mendaftar di UGM, ITB, UI, dan PTN lainnya 95 persen adalah calon mahasiswa di Jawa di sekitar kampus. Sedangkan yang berasal dari luar Jawa, jumlahnya sangat kecil, sehingga untuk kepentingan pemerataan dan kebangsaan menjadi tidak bagus.

Dikatakan, kalau para pengelola PTN hanya berpatokan pada aturan dalan UU Dikti soal penerimaan mahasiswa secara nasional tanpa menerapkan kebijakan afirmatif, disparitas mahasiswa kaya dan miskin akan makin besar, sehingga apa yang diharapkan pemerintah bahwa mahasiswa miskin dan kaya mempunyai kesempatan yang sama mengenyam pendidikan tinggi tidak terwujud.

Sistem seleksi nasional dalam penerimaan mahasiswa baru kata Sofian, sama dengan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yakni subsidi justru lebih banyak dinikmati orang kaya.

Kalau pun sekarang pemerintah memberikan subsidi kepada mahasiswa, menurut Sofian seharusnya ada perlakuan berbeda kepada mahasiswa miskin dengan yang kaya. Jumlah subsidinya jangan diberikan secara merata, seharusnya mahasiswa miskin lebih besar porsinya dan jumlahnya pun lebih banyak.

Mantan Rektor UGM ini menyebutkan, ketika memimpin UGM dengan model penerimaan mahasiswa mandiri, memang ada mahasiswa kedokteran yang membayar uang sumbangan Rp 100 juta. Tetapi, itu jumlahnya cuma satu orang itu pun dia diterima bukan karena bayar Rp 100 juta, tetapi memang dia mampu secara akademik dan orangtuanya pun adalah alumnus yang telah memiliki rumah sakit, sehingga dia mau menyumbang.

Tetapi, mahasiswa yang masuk UGM dengan tarif yang sangat kecil, jauh lebih banyak jumlahnya, hanya saja kurang diekspos media massa. Dan ketika itu, banyak orangtua dari berbagai daerah justru berterima kasih anaknya bisa masuk UGM meskipun miskin.

Ketika terlibat dalam pembahasan Rancangan UU Dikti, Sofian menyatakan supaya menyampaikan hal itu ke pemerintah dan DPR, tetapi kalah kuat.

“Ya, mungkin orang masih melihatnya bahwa sistem seleksi nasional itu ada proyek dan nilainya pun besar Rp 600 miliar lebih, jadi akhirnya itu yang dipilih, tetapi sesungguhnya itu sebuah kekeliruan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Prof Dr Ir Nizam, MSc, PhD mengatakan, UU Dikti, sebenarnya sudah menjawab harapan bagi mahasiswa dari keluarga miskin untuk masuk perguruan tinggi negeri.

UU ini katanya, sudah mengandung banyak kebijakan afirmasi bagi calon mahasiswa miskin.

Dalam Pasal 74 Ayat (1) ada ketentuan yang mewajibkan setiap PTN untuk menerima mahasiswa 20 persen dari keluarga miskin. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa miskin seperti disyaratkan dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf b.

Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah bisa memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya di perguruan tinggi yang wajib dilunasi ketika sudah bekerja.

“Karena itu, tidak seorang pun calon mahasiswa yang tidak bisa masuk ke PTN hanya karena masalah biaya, sebab baik pemerintah, kampus, bahkan perusahaan dan masyarakat akan mengusahakan biaya bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya,” ujar Nizam.

Disebutkan pula, untuk memastikan setiap PTN benar-benar menerima 20 persen mahasiswa miskin, setiap PTN diharuskan mempunyai laporan pangkalan data yang bisa diakses secara terbuka, tidak hanya oleh pemerintah, wali amanah, tetapi juga oleh masyarakat. Namun, untuk memperkuat implementasi dari UU Dikti tersebut, Kemdikbud saat ini masih terus menggodok peraturan pemerintah (PP), hanya saja memang masih terkendala, karena pihak-pihak terkait termasuk 19 kementerian yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan yang akan diatur dalam PP ini masih belum bisa satu paradigma.

Anggota dewan Pendidikan Tinggi lainnya Dr Rizal T Tamin juga mengakui, betapa sulitnya membahas PP turunan UU Dikti tersebut. Tidak hanya kendala dari 19 kementerian lain di luar Kemdikbud, tetapi kendala paling besar adalah dari perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Agama.

PP yang khusus untuk mengatur Pendidikan Tinggi di Kementerian Agama hingga dua tahun setelah disahkannya UU Dikti, masih nol atau belum ada sama sekali yang dibahas, karena terjadi resistensi.

Suara Pembaruan

Penulis: M-15

Sumber:Suara Pembaruan