Anak-anak pengungsi korban letusan Gunung Rokatenda di Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur, bermain bersama relawan PMI

Jakarta - Hidup dalam kemiskinan bagi anak-anak tentunya sangat menyiksa. Kesulitan mendapat akses kesehatan, pendidikan dan membuat mereka berisiko tinggi mengalami masalah psikologis berkepanjangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam acara “Konferensi Internasional tentang Kemiskinan Anak dan Perlindungan Sosial” yang diadakan di Jakarta, Selasa (10/9).

“Untuk mengatasi masalah ini, Kementrian Sosial juga telah melaksanakan program penanggulangan kemisikinan yang dikategorikan ke dalam empat klaster,” kata Salim Segaf.

Semua program ini, tambahnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dan keluarga. Upaya Kemensos melalui program PKSA dari tahun 2009 hingga 2013 sudah menangani 1,37 juta anak.

"Untuk tahun 2013, misalnya, PKSK ditargetkan terhadap 172 ribu anak dengan alokasi anggaran Rp 388 miliar,” ujar Salim.

Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional sejak 2007 sampai 2013 sudah menangani 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan alokasi anggaran Rp 3,5 Triliun. “Target maupun alokasi anggaran ini sebetulnya masih belum cukup jika dibandingkan dengan 4,6 juta anak terlantar. Serta kebutuhan riil anak untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas kebutuhan dasar ke sekolah, kesehatan, akte kelahiran, hiburan, ketrampilan, dan sebagainya,” ujar Salim.

Salim Segaf menegaskan, situasi ini menuntut dibentuknya sisitem perindungan anak yang terpadu (integrated child protection system). Sehingga kebijakan dan program perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan secara sinergi. Tidak tumpang tindih di antara berbagai pemangku kepentingan.

“Ini tentunya memerlukan kerjasama dan koordinasi antara kementrian atau lembaga serta pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten / kota, termasuk dengan lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional,” urainya.

Sistem perlindungan anak yang terpadu ini menurutnya merupakan tantangan yang mendesak. Karena, masalah kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan masalah lintas sektor.

“Sangat perlu sistem yang dikembangkan bukan saja berdasarkan pengembangan konseptual, tapi juga berdasarkan penelitian berdasarkan fakta di lapangan,” ungkap Salim.

Terkait dengan "Konferensi Internasional tentang Kemiskinan Anak dan Perlindungan Sosial" yang digelar tanggal 10-11 September 2013 di Jakarta, Mensos berharap agar rekomendasi dari konferensi ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia. “Kita juga berharap hasil dari konferensi ini dapat diimplementasikan dan diperluas jangkauan manfaatnya dan dapat disinergikan serta ditindak lanjuti oleh semua pihak,” ujar dia.

Konferensi anak hasil kolaborasi Bappenas, Unicef, dan Smeru ini dihadiri oleh lebih dari 100 pakar nasional dan internasional untuk membahas pentingnya menjadikan penelitian sebagai acuan untuk menyusun kebijakan di Indonesia. Para peserta konferensi yang mencakup wakil-wakil pemerintah, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan, akan mengembangkan rekomendasi berbasis bukti dan advokasi kebijakan program perlindungan sosial yang pro anak. Masukan dari konferensi internasional ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang terkait dengan perlindungan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Penulis: Herman/MUT