Mendikbud: Kurikulum 2013 Tidak Akan Diganti

Mendikbud: Kurikulum 2013 Tidak Akan Diganti
Natasia Christy Wahyuni / FAB Senin, 1 Desember 2014 | 17:28 WIB

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud), Anies Rasyid Baswedan sudah menunjuk 11 orang sebagai tim evaluasi kurikulum 2013 (K-13). Tim tersebut akan menyerahkan rekomendasi terkait K-13 kepada mendikbud pada Rabu (3/11).

Anies memastikan K-13 tidak akan diganti, namun dilakukan sejumlah perbaikan.

"Kami tidak berencana gonta ganti kurikulum, karena akan membuat repot semua orang," kata Anies saat konferensi pers, usai silaturahmi dengan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Senin (1/12).

Tim evaluasi K-13 diketuai oleh mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), sekaligus mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Prof Suyanto.

Anggota tim antara lain Romo Baskoro dari Yayasan Pendidikan Kanisius, mantan ketua Pusat Kurikulum dan Perbukuan Diah Harianti, Prof Said Hamid Hasan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Hendra Gunawan dari ITB, Sugito dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ketua Unit Implementasi Kurikulum Tjipto Sumadi, Sururi Azis dari Ikatan Guru Indoneia (IGI), pelatih guru independen Weilin Han, dan Prof Udin Winataputra dari Universitas Terbuka.

Anies mengatakan, tim evaluasi K-13 sudah bekerja sejak Jumat (28/11). Salah satu temuan persoalan adalah pengadaan dan distribusi buku. Untuk semester I tahun 2014, sekolah yang sudah menerima buku hanya 77 persen, sisanya 33 persen sekolah belum menerima buku K-13. Sedangkan, untuk buku semester II tahun 2014, daerah yang sudah memesan buku masih sangat sedikit.

Menurut Anies, kabupaten/kota yang sudah menandatangani kontrak pemesanan buku untuk tingkat SD baru 19 persen, tingkat SMP 32 persen, dan SMA/SMK 22 persen.

Pola pengadaan buku K-13 semester II tahun 2014 menggunakan dana alokasi khusus (DAK), sehingga kontrak pemesanan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Banyak kabupaten yang belum tanda tangan kontrak untuk cetak buku. Jadi kalau kontrak saja belum bagaimana mencetaknya? Di sisi lain, yang sudahh kontrak belum tentu bisa terkejar mencetak," kata Anies.

Anies mengatakan heran dengan pelaksanaan K-13 yang terburu-buru. Dia menyebutkan, pada 2014, K-13 diterapkan per Juli 2014. Tapi anehnya, peraturan mendikbud sebelumnya menyatakan evaluasi digelar bulan Oktober 2014.

"Mengapa tidak 6.000 sekolah dievaluasi dulu, baru diterapkan ke seluruh sekolah? Betapa kita mewarisi masalah karena diterapkan dulu, baru dievaluasi," ungkap Anies.

Implementasi K-13 mulai dilaksanakan tahun 2013 kepada sekitar 6.000 sekolah pilihan. Selanjutnya hanya berselang setahun, pada Juli 2014, K-13 langsung diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.

"Sebenarnya lebih bijak kalau kita evaluasi dulu, baru dilaksanakan di semua sekolah," kata Anies.

Anies menambahkan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan K-13, sebab ada konsekuensi yang besar saat sebagian sekolah sudah nyaman dengan kurikulum itu, tapi sebagian lainnya belum siap.

Secara terpisah, Ketua Tim Evaluasi K-13, Suyanto mengatakan, ada tiga opsi yang akan diajukan oleh tim pada Rabu mendatang.

Pertama, K-13 akan dihentikan sama sekali. Kedua, K-13 diterapkan di sekolah-sekolah terpilih yang sudah sangat siap dari berbagai aspek. Ketiga, K-13 dijalankan seperti saat ini, tapi dilakukan pembenahan sehingga hasilnya lebih baik.

"Tugas kami menyodorkan implikasi atau dampak dari ketiga opsi itu. Sebagai bagian tim, saya tidak bisa mendahului menteri. Tidak etis. Tapi tugas saya agar jangan sampai menteri mengambil keputusan dengan tidak didukung pertimbangan data atau kajian resiko," ujar Suyanto.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE