Pemkot Denpasar Segera Luncurkan Kartu Identitas Anak i

Siswa SD di Kota Solo menerima Kartu Identitas Anak.

Oleh: Dina Manafe / FER | Jumat, 30 Desember 2016 | 19:12 WIB

Denpasar - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20/2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), sejumlah daerah mulai menggenjot penerbitan KIA bagi anak-anak di wilayahnya. Salah satunya Kota Denpasar yang akan segera meluncurkan secara resmi penerbitan KIA.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, Nyoman Gede Narendra, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan 475 KIA untuk anak-anak di Kota Denpasar sebagai uji coba. Setelah uji coba ini berhasil, penerbitan KIA segera diluncurkan secara resmi oleh Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya dalam waktu dekat.

"Kami baru mulai uji coba tiga minggu ini untuk melihat keberhasilannya, sehingga waktu diluncurkan semua sudah benar-benar siap baik personel, peralatan hingga biaya cetaknya," kata Narendra di sela-sela kunjungan rombongan media trip Kota Layak Anak (KLA) di Kota Denpasar, Rabu (28/12).

Pemkot Denpasar menargetkan hingga 2019 mendatang, 300.000 anak yang ada di kota tersebut sudah memiliki KIA sendiri dengan pembiayaan penuh dari APBD Kota Denpasar.

"Nanti setelah diluncurkan secara resmi tentu kami percepat cakupannya," kata Narendra.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, lanjut dia, Pemkot Denpasar terus menyisir anak-anak yang belum terdata dengan bekerja sama pihak sekolah serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah tersebut. Pengurusan KIA menjadi satu paket dengan akte kelahiran.

Pemkot Denpasar juga berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk memberikan benefit lain kepada anak-anak yang memiliki KIA. Benefit tersebut misalnya berupa potongan harga untuk produk tertentu atau kemudahan akses terhadap layanan publik.

Seperti diketahui, Mendagri mengeluarkan peraturan yang mengamanatkan semua anak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk KIA mulai 2016 ini. Sesuai Pasal 2 Permendagri 2/2016, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dengan memiliki KIA diharapkan saat dewasa nanti anak-anak langsung punya identitas yang terdaftar, sehingga mereka bisa mandiri, misalnya mengurus sekolah dengan KTP sendiri. Hal serupa dilakukan banyak negara di dunia.

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri tersebut ada dua jenis KIA, yakni untuk anak yang berusia 0 sampai 5 tahun dan anak yang berusia 5 sampai 17 tahun.

Adapun kepemilikan kartu identitas, seperti akte kelahiran maupun KIA adalah bagian dari upaya pemerintah untuk pemenuhan hak sipil anak, yang otomatis berpengaruh ke hak-hak lainnya. Memenuhi hak sipil anak merupakan satu dari 31 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT