Desentralisasi Pendidikan Menengah Butuh Kesiapan Semua Pihak i

ilustrasi pelajar SMA

Oleh: Maria Fatima Bona / PCN | Sabtu, 31 Desember 2016 | 14:25 WIB

Jakarta- Staf Ahli Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pendidikan Menengah (Dikmen) dialihkan dari kewenangan Kabupaten dan Kota ke Provinsi pada 2017 mendatang.

Menurut Andreas, desentralisasi Dikmen akan berdampak positif dan negatif. Untuk itu, pemerintah harus membimbing dan mendampingi provinsi yang belum siap hingga benar-benar siap. Dalam hal ini, harus ada pendamping, jika daerah belum siap dan tidak disiapkan sebaik mungkin dari sisi kurikulum lokal, manajemen, dan sumber daya alam (SDM) maka dalam tiga tahun pertama akan terjadi kemunduran dan bahkan kegagalan.

"Pemerintah harus menyiapkan daerah dan mendampinginya hingga betul-betul berjalan dengan baik. Desentralisasi ini butuh kesiapan semua pihak agar tidak mengalami kemunduran bahkan kegagalan," kata Andreas pada SP, Jumat (30/12).

Untuk itu, ia menyarankan tiap daerah hendaknya mengadakan kajian dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tentang daerah masing-masing.

Selain itu, daerah harus melakukan cost and benafit analisis terhadap kebijakan tersebut, sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari sebuah kebijakan.

Meksi demikian, Andreas juga mengatakan, adanya desentralisasi ini dapat mengoptimalkan muatan lokalnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam artian kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi daerah seoptimal mungkin. Sebab jika daerah berhasil masuk akan mengurangi urbanisasi.

Sementara itu, Praktisi pendidikan Indra Charismiaji menilai proses pengalihan dikmen ke provinsi akan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Pasalnya, banyak kepala dinas pendidikan (Kadis) yang tidak siap karena tidak memiliki pengalaman dalam mengelola pendidikan.

"Orang Dinas Pendidikan provinsi bukan praktisi pendidikan, mereka akan menghadapi banyak kendala. Mereka (Kadis) kebanyakan itu merupakan tim sukses pemilihan kepala daerah," kata Indra.

Selanjutnya, Indra juga mengatakan kendala lainnya karena kebanyakan provinsi masih minim anggaran untuk pendidikan. Maka dengan desentralisasi ini banyak guru yang tidak bersedia dipindahtugaskan. Hal ini terjadi pada guru SMA/SMK mereka lebih memilih pindah ke SMP daripada harus pindah ke SMA/SMK agar tetap mengajar di kota tersebut.

Dijelaskan Indra, hal tersebut terjadi karena guru sudah merasa nyaman di kota sekarang karena mendapat Tunjangan Kinerja Daerah( TKD ) cukup besar.

"Saya pernah ke suatu daerah, menemukan banyak guru SMA dan SMK di kantor bupati mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri pindah menjadi guru SMP. Nah, ini yang dikhawatirkan guru SMP akan berlebih dan guru SMA atau SMK akan berkurang di provinsi,"kata Indra.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indra mengatakan, pemerintah harus memiliki cetak biru apa yang menjadi kebutuhan di daerah dalam mengembangkan industri sehingga model pendidikan yang tepat dapat disiapkan guna menopang SDM pembangunan di daerah tersebut.

"Ini yang harus disiapkan (blue print) agar kita memiliki peta untuk pendidikan setiap daerah. Apa yang dibutuhkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kemdikbud, Haryono mengatakan, desentralisasi Dikmen ini berdasarkan data kesiapan. Ada 32 Provinsi yang sudah siap. Ada pun dua provinsi yang belum siap adalah Papua dan Papua Barat.

Dijelaskan Haryono, dua provinsi yang belum siap tersebut karena belum tuntas penyerahan prosonel , sarana dan prasarana, penganggaran dan dokumen (P2D) dari kabupaten kota ke provinsi.

Ia berharap, proses dan data terakhir pengalihan kewenangan kedua provinsi itu dapat tuntas akhir Desember tahun ini. Jika belum tuntas harus dicek kembali data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang harus resmi dialihkan per 1 Januari 2017.

 




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT