Menko PMK: Gotong Royong untuk Sukses Pelaksanaan Ibadah Haji

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani disambut Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegibriel dan Konjen RI di Jeddah Mohamad Hery Saripudin beserta rombongan saat tiba di Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 20 April 2017 malam. (Istimewa/Asni Ovier/Istimewa)

Oleh: Asni Ovier / AO | Jumat, 21 April 2017 | 09:46 WIB

Madinah - Sukses penyelenggaraan Ibadah Haji tak lepas dari upaya kerja bersama dan gotong royong seluruh panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 1438 H/2017 M di Kota Madinah, pada hari pertama kunjungan kerja ke Arab Saudi.

“Jemaah haji asal Indonesia harus dapat menikmati berbagai layanan mulai dari yang pokok hingga ke masalah terkecil, termasuk terpenuhinya ketersediaan air minum dalam menghadapi badai panas (heat stroke) di Tanah Suci,” ujar Puan di Madinah, Arab Saudi, Kamis (20/4) malam.

Pada rakor yang digelar sejak pagi hingga siang waktu Kota Madinah, Arab Saudi itu, Menko PMK juga menyimak laporan terkini Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. Menag memaparkan masalah pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), akomodasi jemaah baik selama berada di Madinah maupun Mekkah, dan profil jeamaah haji asal Indonesia yang dipastikan berangkat menunaikan Ibadah Haji pada Musim Haji 2017.

Per 18 April 2017, pelunasan BPIH untuk haji reguler telah dilunasi oleh sebanyak 111.159 calon haji (calhaj) atau sekitar 54,49% dan haji khusus sebanyak 10.773 calhaj atau sekitar 68,78%. Para calhaj yang akan berangkat untuk usia 45–50 tahun jumlahnya mencapai 24,05%, usia kurang dari 41 tahun sekitar 10,88%, usia 51–60 tahun mencapai 32,15%, usia di atas 60% mencapai 24%, dan calhaj yang tergolong berisiko tinggi kesehatan mencapai 67%.

Kuota jemaah haji Indonesia diketahui sudah kembali normal 100% atau menjadi 221.000 calhaj, termasuk tambahan kuota sebanyak 10.000 jemaah, terdiri atas 204.000 calhaj reguler dan 17.000 calhaj khusus.

Sejauh ini, Kemag telah mengupayakan pemondokan atau akomodasi jemaah selama berlangsungnya ibadah haji, yaitu di Kota Mekkah telah mencapai 98,95% atau berkapasitas sekitar 205.394 calhaj. Sementara, di Kota Madinah mencapai 36,72% atau berkapasitas sekitar 75.429 calhaj.

Akomodasi di Mekkah berada di enam wilayah, yaitu Aziziah, Mahbas Jin, Misfalah, Jarwal, Syisyah, dan Raudah yang menggunakan 150 hotel dan mampu menampung sekitar 207.880 calhaj. Hotel di enam wilayah itu telah dipastikan 100% khusus menampung jemaah asal Indonesia dengan repeat order sebanyak 56% dan sisanya merupakan hotel baru.

Sementara, kebutuhan akomodasi jamaah haji di Madinah sebanyak 207.740 orang. Perkembangan negosiasi pemondokan telah mencapai 36%, yang direncanakan dapat menampung sekitar 75.429 calhaj.

Menko PMK selanjutnya meminta agar para calhaj paham dan siap atas segala tahapan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kegiatan manasik haji yang sudah dilakukan di Tanah Air. Menko PMK juga mengungkapkan kepeduliannya terhadap kondisi kesehatan para calhaj asal Indonesia.

"Pemerintah mengimbau agar jemaah haji asal Indonesia dapat memahami kondisi tubuh mereka masing-masing untuk kemudian melakukan berbagai cara agar kondisi kesehatan serta stamina tetap prima," ujar Puan. Sebab, ujarnya, akan ada sekitar 2 juta jemaah Haji dari seluruh dunia yang akan berkumpul di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam mengikuti puncak kegiatan ibadah haji.

"Rasa lelah tentu akan muncul. Kesehatan tubuh tetap harus terjaga agar tidak terjadi gangguan kesehatan yang kritis. Saya minta tim tenaga kesehatan terus berkoordinasi hingga nanti para Jamaah selesai melaksanakan ibadah haji,” kata Menko.

Puan mengingatkan, ke depan diusahakan 100% pemondokan menggunakan kontrak jangka panjang, sehingga dapat ditekan biayanya. Selain itu, Menko PMK mengingatkan pentingnya gizi dalam menu makanan serta mempertimbangkan cita rasa Indonesia.

Terkait pelayanan di Arafah, Menko PMK mengingatkan kembali Menteri Agama agar terus meminta kepada Pemerintah Arab Saudi ikut memperhatikan fasilitas toilet. Selain demi kesehatan para jemaah juga demi kenyamanan. Fasilitas tenda juga mendapat perhatian dari Menko PMK. Setiap tenda hendaknya dilengkapi dengan AC yang memadai, agar secara tidak langsung mengurangi risiko. Setiap tenda harus diperhatikan ketersediaan air minum agar jemaah haji tidak mengalami dehidrasi.

Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegibriel, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemko PMK Agus Sartono, serta para pejabat terkait.

Seusai memimpin dan memberikan arahan dalam rapat koordinasi, Menko PMK meninjau fasilitas Klinik Haji Indonesia yang sebelumnya merupakan Balai Pengobatan Haji Indonesia. Di sana, Menkes menjelaskan bahwa masalah utama Klinik Haji Indonesia adalah terkait penyewaan tempat. Apabila dimungkinkan, pada masa depan klinik haji itu memiliki tempat yang permanen.

Menko PMK lalu mengecek langsung fasilitas ruang perawatan, stok obat-obatan, termasuk ruang gawat darurat. Guna menjaga kebersihan, memang saat peninjauan berlangsung, segala sarana kesehatan ditutup plastik. Namun, Menko PMK sempat memastikan baiknya kondisi alat kesehatan itu dengan membuka penutupnya.

Fasilitas kesehatan yang ditinjau Menko PMK ini menyediakan 75 tempat tidur rawat, 20 tempat tidur UGD dan 80 petugas kesehatan haji. Sifat pelayanan adalah pelayanan dasar dan emergensi. Lantai 1 Klinik Haji Indonesia dimanfaatkan untuk ruang rawat psikiatri, ruang rawat laki-laki dan perempuan, serta ruang penunjang seperti radiologi.

Lalu, ada laboratorium, poli gizi, poli gigi, dan ruang linen. Sementara, lantai 2 dipergunakan untuk depo obat dan alat kesehatan, ruang kerja petugas sanitasi surveilans, dan siskohatkes. Guna memberikan pelayanan maksimal, Klinik Haji Indonesia dilengkapi dengan 8 ambulans dan 80 petugas.

Perhatian Menko PMK untuk memberikan pelayanan haji secara maksimal tidak hanya selama di Arab Saudi, tetapi juga sejak keberangkatan di Tanah Air. Menko PMK meminta agar ke depan disiapkan materi manasik menggunakan kearifan lokal. "Perlu disiapkan buku manasik di setiap embarkasi menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah," ujarnya.






Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT