Guru mengajar di depan kelas.

Para guru meminta pemerintah konsisten dalam mengawal implementasi kurikulum.


Jakarta - Para guru meminta pemerintah konsisten untuk mengawal implementasi kurikulum sampai tahun 2015. Secara khusus, pemerintah harus memenuhi janji untuk mendampingi para guru karena guru menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum baru di kelas.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo kepada SP di Jakarta, Kamis (14/2) pagi. Menurutnya, pemerintah lewat menteri pendidikan dan kebudayaan harus benar-benar mengecek implementasi di lapangan, jangan sekadar menerima klaim kesiapan dari jajaran pejabat dinas pendidikan di daerah.

“Jangan model klaim politis, bilang semua siap, rancangan seperti ini, tapi harus benar-benar siap real di lapangan,” tandas Sulistiyo.

Sebelumnya, Mendikbud Mohammad Nuh berjanji para guru tidak hanya dilatih, tetapi juga didampingi sampai di kelas dalam penerapan kurikulum 2013. Terkait hal itu, Sulistiyo mengatakan guru tidak mempunyai pilihan selain menjalankan kurikulum. Oleh karena itu, dia meminta seluruh dokumen kurikulum termasuk buku selesai tepat waktu agar tidak menyulitkan guru.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dokumen kurikulum selalu terlambat. Kali ini menteri harus jamin, dokumen dan buku sudah sampai di guru sebelum pelaksanaan,” katanya.

Sulistiyo menambahkan, implementasi kebijakan adalah persoalan serius sebab banyak peraturan tidak terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga tidak berjalan dengan baik karena minim pengawasan di lapangan.

“Kondisi guru di Indonesia juga sangat variatif. Kita masih kekurangan guru SD. Kemampuan guru saat uji kompetensi masih rendah. Tapi kalau pemerintah berjanji memberi pendampingan, akhirnya kami tidak mungkin tidak mendukung,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti meragukan kurikulum baru yang akan diterapkan Juli 2013 bisa berjalan lancar. Menurutnya, tidak mungkin mengubah kemampuan guru dalam hitungan pelatihan 52 jam. Apalagi, selama ini mayoritas guru jarang sekali mendapatkan pelatihan bermutu.

Retno mengungkapkan survei FSGI tahun 2012 kepada 1.700 guru di 20 daerah di Indonesia ditemukan bahwa 62% guru SD tidak pernah mendapatkan pelatihan, rata-rata guru di kota besar hanya mengikuti pelatihan satu kali dalam lima tahun, bahkan ditemukan ada guru PNS yang mengikuti pelatihan terakhir tahun 1980.

“Guru level SD sampai menjelang pensiun ada yang tidak ikut pelatihan,” katanya.

Retno juga mempertanyakan program pelatihan oleh para pengawas. Sebab, kemampuan pengawas berdasarkan uji kompetensi justru tidak lebih baik dari guru.

“Pelaksanaan tidak mungkin lagi mundur, jadi tinggal kita lihat saja,” ungkapnya.

Sasaran Pelatihan
Di pihak lain, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, sasaran pelatihan guru untuk jenjang SD terdiri dari lima guru per satu rombongan belajar termasuk kepala sekolah. Guru SD yang dilatih adalah guru terpilih dari kelas I dan IV ditambah guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.

Sedangkan untuk jenjang SMP, guru yang dilatih adalah kepala sekolah dan guru kelas VII terdiri dari guru agama, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, guru seni budaya, guru IPA, guru IPS, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru Pendidikan Kewarganegaraan, guru Matematika, dan guru prakarya. Kemudian, untuk jenjang SMA dan SMK, guru yang dilatih adalah guru kelas X. Jumlah guru yang dilatih minimal lima orang termasuk kepala sekolah. Para guru SMA/SMK yang dilatih meliputi guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru sejarah, dan guru bimbingan konseling (BK).

“Kenapa guru BK perlu dilatih? Karena guru BK ini ke depan akan berperan besar terutama di dalam menentukan peminatan yang akan dipilih oleh siswa,” kata Musliar.

Dia menjelaskan nantinya dalam kurikulum baru, siswa SMA tidak lagi diberi penjurusan IPA dan IPS, melainkan pola peminatan. Pemilihan peminatan dilakukan saat baru mulai masuk sekolah. Selain guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan pelatihan bagi para pengawas.

Suara Pembaruan

Penulis: C-5/NAD

Sumber:Suara Pembaruan