Foto udara  Pelabuhan Peti Kemas Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/1). Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan terminal peti kemas di kawasan Utara Kalibaru senilai Rp11,7 triliun yang akan dimulai pada semester I tahun ini untuk mengantisipasi ancaman kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok pada  2014.
Proses pemancangan tiang pertama dijadwalkan September 2012.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan memutuskan lama konsesi pengembangan Pelabuhan Kalibaru di Koja Utara Jakarta Utara dalam 1-2 minggu ke depan. Kemungkinan besar, kisaran lama konsesi bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) untuk mengembangan pelabuhan itu antara 50 hingga 95 tahun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, saat ini konsultan independen, yakni Sucofindo, yang merupakan konsultan yang dipilih Pelindo II, dan Grewry ,yang merupakan konsultan yang dipilih Kemenhub, tengah memfinalisasi masa konsesi yang wajar untuk pengembangan Pelabuhan Kalibaru.

Independensi dan asas fairness diutamakan dalam penghitungan masa konsesi, meski keputusan akhir tetap di Menteri Perhubungan. "Dalam 1-2 minggu ke depan, Pak Menteri akan memutuskan lama konsesi pengembangan Pelabuhan Kalibaru. Dengan begitu, proses pemancangan tiang pertama (ground breaking) tetap bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni September 2012," kata Bambang, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, hari ini.

Penghitungan masa konsesi oleh dua konsultan independen mencakup pertimbangan aspek legal seperti ketentuan perundangan yang berlaku, penetapan benchmark dengan melihat penetapan masa konsesi pelabuhan di negara lain dan di Indonesia, hingga melihat break event point (BEP) dari Pelindo II nantinya. Misalnya, di Indonesia, pemerintah pernah memberikan konsesi 50 tahun bagi CMA-CGM (Perancis) untuk pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, meski saat ini CMA-CGM mundur dari proyek.

"Misalnya dalam kasus Batu Ampar, CMA-CGM mendapat konsesi 50 tahun, terus bisa diperpanjang 20-25 tahun namun tidak otomatis harus melalui pengajuan baru dan evaluasi ulang oleh pemerintah," katanya.

Menurut Bambang, kemungkinan besar pemberian konsesi Kalibaru akan seperti di Batu Ampar, namun dengan kisaran lebih panjang, yakni 50-95 tahun namun pemberiannya tidak otomatis. Misal, konsesi otomatis 50-75 tahun, untuk bisa sampai 95 tahun harus ada proses evaluasi ulang. Pemberian konsesi akan berbarengan dengan penyerahan hak guna bangunan (HGB). Namun sekali lagi hal itu menjadi keputusan Menteri Perhubungan yang akan dituangkan dalam semacam perjanjian antara pemerintah dan Pelindo II.

Bambang juga mengungkapkan, selain persoalan konsesi, nantinya dalam perjanjian itu juga akan memuat penerapan mekanisme claw back yang bisa diberlakukan bila ternyata target trafik petikemas di Pelabuhan Kalibaru bisa tercapai lebih cepat. Ini diperlukan terkait rencana pengembangan Pelabuhan Cilamaya di Karawang Jawa Barat.

"Itu artinya akan ada review dari pemerintah di tengah masa konsesi yang tengah berlangsung. Misalnya, lalu lintas petikemas lebih cepat tercapai dari harusnya 10 tahun menjadi hanya lima tahun. Maka saat itu akan direview pula semua konsep  pengembangan Kalibaru, karena artinya butuh pelabuhan lain untuk mengantisipasinya, misalnya di Cilamaya," kata Bambang.

Proyek Pelabuhan Kalibaru (New Priok) memiliki nilai investasi US$4 miliar, di mana tahap pertama investasi Rp 22,66 triliun termasuk investasi jalan tol sepanjang 7 kilometer (km) dengan investasi Rp1,3 triliun. Kapasitas tampung petikemas bisa mencapai 10,5 juta TEUs.

Penulis: