Ilustrasi ijazah palsu
Sekitar 48 alumni Unas lulusan tahun 2011/2012 mendapatkan ijazah palsu, karena tak ada keterangan akreditasi A.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) melaporkan Rektor Unas, El Amry Bermawi Putra, serta Dekan Fakultas Hukum Unas, Surajiman, ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya terkait dugaan penerbitan ijazah palsu, Kamis (6/12).

"Kami melaporkan Rektor Unas dan Dekan Fakultas Hukum, tentang dugaan ijazah palsu atau bodong ke Polda Metro Jaya," ujar Kuasa Hukum Alumni FH Unas, Rangga L, kepada wartawan, usai membuat laporan di SPK Polda Metro Jaya, Kamis (6/12).

Rangga menuturkan, sekitar 48 alumni Unas lulusan tahun 2011/2012 mendapatkan ijazah palsu, karena tak ada keterangan akreditasi A.

"Sebelumnya, pihak Unas tak pernah menyatakan kepada mahasiswanya kalau akreditasinya sedang dalam masalah. Sampai sidang skripsi, masih tahu kalau akreditasi A. Namun pada saat wisuda, (wisudawan) menerima ijazah tak ada akreditasinya," tambahnya.

Rangga mengungkapkan, beberapa alumni yang sempat melamar pekerjaan di beberapa instansi pemerintahan dan lainnya, sempat ditolak karena ijazahnya tak ada akreditasinya. "Ada korban ketika mau tes tentara, bawa berkas, ditolak, karena di ijazah tak ada akreditasi," ucapnya.

Rangga menyampaikan, korban juga sudah menyambangi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) untuk mempertanyakan masalah ini.

"Menurut Dikti, akreditasi merupakan syarat mutlak untuk mengeluarkan ijazah. Diketahui, ternyata akreditasi Fakultas Hukum Unas sudah habis masa izinnya sejak 5 Oktober 2011," katanya.

Pihak alumni, kata Rangga, sebelumnya sudah coba bertemu dengan pihak kampus. Namun, tak ada jawaban yang pasti terkait permasalahan ini.

"Pihak mahasiswa juga sudah melakukan unjuk rasa agar ada pertanggungjawaban. Tapi, mereka tak memikirkan nasib para korban. Karena itu kami membuat laporan ke polisi," paparnya.

Sementara itu, pelapor atas nama Andri Milka Antonius Panangian, menyatakan akibat ijazah palsu itu, dirinya dan teman-teman tak bisa melamar pekerjaan. Masa depan mereka pun menjadi suram.

"Sebelumnya tak ada pemberitahuan kalau akreditasi sedang bermasalah. Ketika dapat ijazah, ternyata tak ada tulisan akreditasinya. Kalau begini, masa depan kami tak terjamin. Kami mau pihak Unas bertanggungjawab," katanya.

Senada dengan Andri, salah seorang alumni Unas lainnya, Mustari Sulaeman, mengatakan pihak Unas harus bertanggungjawab terkait penerbitan ijazah palsu itu.

"Saya minta pihak kampus mau bertanggungjawab. Ini namanya pembohongan. Kami cari uang susah, tapi pihak kampus tega mengkhianati dan membohongi kami," tandasnya.

Diketahui, alumni Unas melaporkan pihak Rektor dan Dekan Fakultas Hukum ke Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan TBL/ 4208/XII/2012/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 6 Desember 2012, terkait perkara menerbitkan ijazah yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) dan pemalsuan.

Diduga, pihak Rektor Unas melanggar Pasal 68 ayat (1), Pasal 61 ayat (2) UU nomor 20 tahun 2003, Pasal 42 (1) UU nomor 12 tahun 2012, dan Pasal 263 KUHP.

 


Penulis: