Dua anak mengumpulkan sampah dari atas aliran sungai Ciliwung yang meluap akibat banjir kiriman di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. FOTO: Afriadi Hikmal/ JAKARTA GLOBE
Jika proyek pengerukan 13 sungai  selesai,  maka diprediksi dapat mengurangi banjir hingga 35 persen.

Proyek pengerukan 13 sungai yang mengalir di Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), tidak bisa dilanjutkan sebelum mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman. Persetujuan Bank Dunia yang dimaksud adalah berupa pengumuman dari pemenang konsorsium yang berminat mengikuti tender proyek JEDI ini.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Tarjuki mengatakan, sehubungan dengan hal tersebut, besar kemungkinan proyek yang ditargetkan pada Oktober lalu sudah bisa dikerjakan itu, akan menjadi molor.

"Dinas PU DKI kemarin sudah kirim 10 berkas perusahaan yang berminat ikut tender ke Bank Dunia. Jadi, hingga saat ini kami masih menunggu hasil verifikasi dari Bank Dunia," kata Tarjuki di Jakarta, Kamis (6/12).

Dijelaskan Tarjuki, ke-10 perusahaan yang mengikuti tender tersebut terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan juga perusahaan asing.

Namun demikian, Tarjuki mentargetkan bahwa pada Maret 2013 mendatang, lelang fisik sudah harus dapat dilakukan, dengan tujuan agar normalisasi 13 sungai ini bisa lebih cepat dilakukan. Nantinya menurutnya, lelang pengerukan 13 sungai ini akan dilakukan selama satu setengah bulan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para konsorsium untuk dapat mengikuti tender proyek JEDI ini, di antaranya menurut Tarjuki, adalah memiliki kemampuan dasar serta pengalaman melakukan pengerukan dan mendirikan sheet pile.

"Selain itu, harus memiliki modal investasi sekitar US$3.380 juta," katanya.

Jika proyek ini selesai, Dinas PU DKI Jakarta menurut Tarjuki, memprediksi akan dapat mengurangi banjir hingga mencapai 35 persen.

Seperti diketahui, sejak 2009, Bank Dunia telah menyetujui dan menyatakan komitmennya untuk membiaya proyek ini. Namun proyek belum bisa terealisasi, karena terbentur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Utang Luar Negeri dan Hibah.

Penulis: /FER