Ilustrasi sidang di DPRD DKI Jakarta
Raperda yang krusial saja yang kita selesaikan. Karena waktu terbatas dengan adanya Pemilukada DKI 2012.

Hingga akhir 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI berhasil menetapkan delapan Peraturan Daerah (Perda) dari target 34 Rancangan Perda (Raperda) yang direncanakan dalam program Badan Legislasi Daerah (Balegda) Tahun 2012.

Adapun delapan Perda yang telah ditetapkan adalah Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda No.3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Tahun 2011, serta Perda No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD DKI Tahun 2011.

Selanjutnya ada Perda No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Perda No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunanng Daerah Tahun 2005-2025, Perda No.7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitias Umum, serta Perda No.8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No.1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta.

Sementara yang masih dalam tahap pembahasan sampai menjelang akhir tahun ini, ada sebanyak empat Raperda lagi. Masing-masing yaitu Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Raperda tentang Transportasi, Raperda tentang Pembentukan PT Transjakarta, dan Raperda tentang Sistem Bus Rapid Transit (BRT).

Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan mengatakan, tidak tercapainya target pembahasan 34 Raperda karenabeberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal dewan. Faktor internal yang dialami dewan menurutnya, adalah sempitnya waktu yang tersedia dalam pembahasan suatu Raperda.

Ferrial beralasan, dewan tidak ingin Raperda yang nantinya disahkan, hanya menjadi produk target kinerja, tanpa memiliki pengaruh berarti dalam impelementasinya. Oleh karena itu menurutnya, dewan sangat selektif dalam menentukan prioritas pembahasan suatu Raperda menjadi Perda.

'Raperda yang krusial saja yang kita selesaikan. Karena waktu kami terbatas, dengan adanya persiapan Pemilukada DKI lalu yang dilakukan oleh anggota dewan. Ini permasalahan internal kami," ungkapnya.

Menurut Ferrial pula, dalam menjalankan tiga tugas dewan, yaitu pembahasan anggaran, pengawasan dan legislasi, ternyata waktu satu tahun tidak terlalu panjang. Selain itu, tidak tercapainya penetapan Raperda tersebut menurutnya, juga dikarenakan alotnya pembahasan Raperda dalam Balegda DPRD DKI.

"Contohnya, Perda Perparkiran dan RTRW. Itu memakan waktu yang sangat lama dalam pembahasan, sehingga penetapannya juga lama," tuturnya, sambil menambahkan bahwa sering kali pihak eksekutif juga terlambat menyerahkan draft Raperda kepada Balegda DPRD DKI.

Agar tidak terulang kembali, pihaknya menurut Ferrial, akan membuat jadwal penyerahan draft dan pembahasan Raperda yang ketat. Untuk itu, dia meminta eksekutif untuk dapat secepat mungkin menyerahkan draft Raperda ke Balegda, sehingga dapat disusun jadwal pembahasannya pada tahun 2013. Diharapkan di tahun 2013, DPRD DKI bisa menyelesaikan pembahasan 17 Raperda, atau 50 persen dari 34 Raperda yang ada di tahun 2012.

"Kita akan meminta eksekutif mempercepat penyusunan draft Raperda dan penyerahannya. Kalau terlambat, ya, penetapannya juga terlambat. Seperti Raperda RPJMD 2012-2017, (itu) tenggat waktunya tiga bulan setelah pelantikan gubernur. Hingga sampai (saat) ini, draft Raperda tersebut belum masuk. Padahal Januari sudah harus selesai pembahasannya," paparnya.

Pada tahun 2013, Ferrial menegaskan, DPRD akan secepat mungkin menyelesaikan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Raperda ini merupakan penuangan visi dan misi Gubernur DKI Joko Widodo, yang akan dijadikan bahan penyusunan APBD DKI setiap tahunnya.

Penulis: /FER