Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  saat memberikan keterangan kapada wartawan dan menemui pendukungnya di posko tim sukses pasangan Jokowi-Ahoki Jl. Borobudur No.22, Menteng, Jakarta. FOTO: AFP PHOTO / ADEK BERRY
49,2 persen warga Jakarta merasa perlu mengawasi kinerja Jokowi-Ahok.

Paska pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta 2012, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) melakukan survei mengenai harapan warga Jakarta terhadap kepemimpinan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Dari hasil survei, sebanyak 49,2 persen warga Jakarta merasa perlu mengawasi kinerja pemerintahan kedua pemimpin Kota Jakarta yang baru tersebut.

Sedangkan 40,2 persen warga Jakarta menyatakan tidak perlu mengawasi kinerja gubernur dan wakil gubernur baru, dan sisanya tidak tahu sama sekali. Survei tersebut, menunjukkan warga Jakarta sangat paham tentang masalah kotanya. Bahkan bisa menawarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Direktur Eksekutif Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani mengatakan survei yang dilakukan pada 27 Agustus hingga 2 September 2012 di enam wilayah DKI Jakarta yang melibatkan 600 responden ini, ternyata menghasilkan warga Jakarta yang tidak berdiam diri setelah kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pemilukada DKI.

“Justru warga mengharapkan figur baru di Jakarta ini dapat merealisasikan program kampanyenya. Mereka cenderung mempercayakan pengawasan kepada DPRD DKI, lembaga sosial masyarakat dan media massa,” kata Wardani dalam Seminar Publik ‘Bangun Jakarta Baru dengan Kontrol Politik Warga', Jakarta, hari ini

Dijelaskannya, dari 49,2 persen warga yang akan mengawasi kinerja Jokowi-Ahok, mayoritas responden berada dalam rentang usia 17 hingga 40 tahun. Dengan latar belakang pendidikan paling banyak dari lulusan pendidikan tinggi, seperti Diploma hingga S3. Menariknya, sebagian besar responden tersebut berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Sebanyak 65 persen responden di Jakarta Utara merasa perlu mengawasi kinerja pemerintahan Jakarta yang baru. Disusul 56,7 persen dari wilayah Jakarta Timur. Sedangkan di Jakarta Pusat, hanya 55 persen responden yang merasa perlu pengawasan. Dan 52,9 persen responden di Jakarta Barat. Paling rendah adalah responden di Jakarta Selatan dengan besar persentase 37,5.

“Saya melihat urgensi kontrol politik warga timbul karena adanya keinginan untuk memilih berdasarkan program kampanye pasangan calon. Tetapi, ruang komunikasi dua arah tidak terjalin dengan intens,” ujarnya.

Sayangnya, kontrol politik terkendala mekanisme pengawasan, karena hingga kini belum ada ruang untuk melakukan kontrol politik berbasis isu atau masalah, keterlibatan dalam proses kebijakan, akses terhadap data pemerintah daerah sampai transparansi anggaran.

Menurutnya, ini permasalahan inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah Jokowi sehingga keinginan warga untuk mengawasi kinerja Pemprov DKI dapat diakomodir dengan baik.

Aktivis HAM dan penggiat LSM Usman Hamid menganggap kontrol politik terhadap pemerintahan baru Jakarta bisa dimulai dengan cara sederhana. Misalnya menggunakan ruang publik digital seperti memanfaatkan jejaring sosial, karena warga Jakarta sudah melek terhadap teknologi jejaring sosial.

Hal itu terbukti dari peranan sosial media seperti Facebook dan Twitter selama pelaksanaan Pemilukada DKI sangat penting dan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kemenangan pasangan calon.

“Kita bisa tiru warga Amerika Serikat yang memunculkan Obama Meter untuk menagih perubahan yang dijanjikan Barack Obama. Jadi kita bisa mencanangkan Jokowi Meter, sehingga kita bisa menagih janji-janji Jokowi dalam mengerjakan tugasnya sebagai Gubernur DKI,” tukasnya.

Sementara itu, salah satu calon wakil gubernur dari jalur independen Biem Benjamin mengatakan warga Jakarta memilih pemimpinnya masih berdasarkan pencitraan figure, dan tidak lagi berlandaskan pada program. Karena itu, Biem melihat warga Jakarta harus mengawal perubahan Jakarta Baru dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, pemerintahan Jokowi-Ahok selain bekerja mewujudkan janji-janji kampanyenya, juga harus melahirkan koalisi masyarakat sipil dan pemerintah. Melibatkan organisasi massa, LSM hingga komunitas warga, sehingga bisa saling bertukar informasi demi kemajuan Jakarta,” tuturnya.

Penulis: