Ketua APINDO, Sofjan Wanandi
Dewan pengupahan  sebaiknya dibubarkan saja, toh saran dari kita tidak didengarkan juga.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta akan berdampak pada rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja.

"Pemerintah  lupa, dengan terlalu berpihak ke kebijakan populis, pengusaha itu jadi  rugi. Konsekuensinya? Ya pengusaha akan melakukan tindakan-tindakan  rasionalisasi," ujar Ketua Apindo Sofjan Wanandi kepada Beritasatu.com, Kamis (15/11).

Menurut Sofyan kenaikan upah sebesar 44 persen menjadi Rp 2.2 juta rupiah yang diusulkan Dewan Pengupahan tersebut adalah keputusan populis yang tidak mempertimbangkan saran pengusaha.

"Menurut saya dewan pengupahan  sebaiknya dibubarkan saja, toh saran dari kita tidak didengarkan juga," ujarnya.

Sofyan menambahkan sektor yang paling terkena dampak dari kenaikan UMP ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Yang kasian kan itu yang disektor UMKM, sepatu, garmen, semua yang padat  karya seperti itu. Mereka betul-betul tidak mampu membayar kenaikan itu.  Ongkos buruh itu sekitar 30 persen dari biaya mereka, belum lagi listrik, gas naik, lalu bagaimana kita berkompetisi tahun depan?" ujarnya.

Menurut Sofjan, UMKM industri tekstil dan garmen mempekerjakan sekitar 2.5 juta orang dan UMKM sepatu mereka pempekerjakan sekitar 500,000 orang.

"Kalau pengusaha ya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya sudah berjuang sampai titik terakhir," pungkasnya.

Penulis: