Ilustrasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Setiap tahun sekitar 3.000-4.000 pegawai Pemrovi DKI memasuki masa pensiun.

Pemerintah Provinsi DKI menilai masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM), maka  akan dilakukan perekrutan PNS DKI baru pada tahun depan.

Untuk mengurangi kecurangan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI, maka akan digunakan sistem Computer Assisted Test. Dengan sistem tersebut maka hasilnya dapat langsung dilihat, sehingga DKI juga tidak perlu lagi menunggu koreksi dari perguruan tinggi. Selain itu, sistem seleksi penerimaannya akan diperketat agar PNS dapat lebih produktif dalam melayani masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan Pemprov DKI akan melakukan perekrutan CPNS kembali, setelah sejak tahun 2011 hingga kini tidak melakukan perekrutan CPNS karena moratorium Penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat.

“Kami merencanakan tahun 2013, Pemprov DKI akan merekrut PNS baru sekaligus melakukan pembenahan SDM PNS yang  ada di dalam birokrasi Pemprov DKI.  Supaya mereka benar-benar kerja dengan pembagian tugas yang adil,” kata Joko Widodo usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-41 KORPRI, di lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta, Kamis (29/11).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan dalam upaya melakukan penataan dan pembenahan birokrasi dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta, pihaknya akan melakukannya dengan penerimaan CPNS baru dan membereskan penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan SKPD atau UKPD yang ada.

“Jangan ada satu orang kerja setengah mati, yang lain malah cuek dan santai kerjanya. Ini kan nggak adil namanya. Maka dari itu, kita akan lakukan kajian, salah satu yang dikaji soal sektor apa yang masih kekurangan pegawai. Kan sampai sekarang kita belum ada kajian soal itu,” kata Ahok yang turut hadir dalam upacara tersebut.

Menurutnya, dalam penerimaan CPNS nanti, mereka akan bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya masing-masing. Kemudian tugas pokok dan fungsi pegawai di tingkat kelurahan pun akan ditambahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan saat ini total jumlah PNS di DKI 75 ribu pegawai, termasuk guru dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari jumlah tersebut, setiap tahun ada PNS yang memasuki masa pensiun sekitar 3.000-4.000 pegawai. Sehingga jika tidak ada perekrutan CPNS baru maka DKI akan kekurangan pegawai.

Karena itu, dia mengakui memang ada SKPD atau UKPD yang memiliki kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai. SKPD yang terlihat mengalami kekurangan SDM adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Pajak.

“Saat ini memang ada beberapa unit yang kekurangan pegawai dan ada yang malah kelebihan. Unit yang kekurangan pegawai ini terlihat di Dinas Pendidikan DKI, terutama untuk tenaga guru. Kemudian Dinas Kesehatan dan Kantor Pajak. Karena itu memang diperlukan dilakukannya perekrutan CPNS bagi dinas-dinas tersebut,” ungkapnya.

Penulis: