Mantan Presiden RI, B.J. Habibie.

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan mantan Presiden RI, Prof. Dr. Ing BJ Habibie untuk hadir memberikan masukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Demikian disampaikan Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dalam acara Saresehan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUHANKAM) di Gedung Utama Bappenas RI, Jakarta, (8/3).

Armida mengatakan, BJ Habibie merupakan tokoh yang kompeten dan kredibel untuk berbicara mengenai permasalahan bangsa hari ini dan masa depan.

“Pemikiran Pak Habibie dapat dimanfaatkan sebagai masukan yang berarti bagi penyusunan RPJMN 2015-2019 agar Indonesia dapat menghadapi masalah yang akan datang ke depannya” jelasnya.

Dalam kesempatannya, Habibie menyampaikan beberapa pengantar lewat perjalanan bangsa selama 15 tahun reformasi.

Reformasi menurutnya berarti perubahan kualitas kehidupan yang dapat meningkat atau menurun seperti faktor-faktor budaya, agama, jati diri, karakter, lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sekitar. 

Masalah terbesar yang dihadapi adalah terkait mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) dan sumber daya alam terbaharukan dan tidak terbaharukan menjadi andalan pembangunan. “SDM yang produktivitasnya tinggi akan memiliki daya saing yang tinggi pula dan dapat diandalkan” jelas Habibie.

Habibie juga menjelaskan sejarah membuktikan SDM dapat berkembang dengan baik jika yang bersangkutan hidup dalam lingkungan masyarakat yang merdeka, bebas, berbudaya dan bertanggung jawab.

Habibie menjelaskan melalui proses pembudayaan (upbringing), jatidiri, perilaku dan karakter SDM ditempa, sedangkan melalui proses pendidikan (education) keterampilan SDM dikembangkan. Sinergi positif hasil proses pembudayaan dan hasil proses pendidikan akan menjadikan SDM yang produktivitas dan daya saingnnya tinggi. Melalui wahana lapangan kerja dalam bidang yang ditekuni, proses keunggulan SDM berlangsung.

Selain itu, Habibie juga memberikan pemaparan beberapa permasalahan dan tantangan bangsa Indonesia ke depannya antara lain untuk memberikan landasan kuat dalam pelaksanaan sistim presidensil sesuai UUD 1945.

“Para menteri tidak boleh merangkap menjadi pimpinan partai politik” jelasnya.

Adapun agar fungsi peradilan berjalan secara independen dan bebas dari intervensi pemerintah dan politik, kekuasaan kehakiman dipisahkan dan diletakkan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung (MA). Untuk tujuan yang sama Kejaksaan Agung (Kejagung) dipisahkan dan tidak lagi menjadi anggota Kabinet.

Habibie juga menyampaikan tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan tidak sedikit dan banyak di antara tantangan itu merupakan masalah yang sukar. Seperti halnya tantangan membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tapi di pihak lain juga mengatasi kemiskinan dan kesenjangan lebar antara orang kaya dan miskin. Juga tantangan membangun infrastruktur untuk transportasi yang luas dan merata ke seluruh wilayah.

Penulis: Cinta Rimandya/FMB