Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan (Sumsel), dibakar oleh sekelompok oknum berseragam TNI, pada Kamis (7/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Jakarta - Seorang yang sudah menjadi pejabat publik mestinya mendahulukan mandat yang diembannya di atas kepentingan dan ambisi pribadi. Apalagi bila seorang prajurit TNI dan polisi, setia pada tugas adalah sebuah kewajiban. Maka tidak etis, bila meninggalkan mandat tugas sebelum masa baktinya.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi dalam rilis yang dikirim ke SP, Jumat (22/3) malam. Ia terutama mengomentari majunya Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Iskandar Hasan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel.

Jojo menyarankan jika Iskandar masih sebagai polisi aktif, sebaiknya menyelesaikan dulu masa jabatannya sebagai polisi. Apalagi yang bersangkutan sedang menjabat Kapolda, di mana ada peristiwa serius yang terjadi yakni penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU).

“Bila alasannya untuk pengabdian kepada negara, bukankah tugas polisi itu juga adalah pengabdian kepada bangsa dan negara? Syahwat kekuasaan memang menggoda, namun penyelesain tugas negara sebagai polisi mesti dituntaskan. Bila tidak maka polisi aktif yang mau loncat ke jabatan politik bisa saja dianggap ‘desersi’,” ujar Jojo.

Apalagi, kata Jojo, sebagai Kapolda yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah provinsi, adalah sebuah tugas berat. Karena itu mesti dituntaskan dulu jabatannya. Baru setelah selesai menunaikan mandat, bisa merintis karir di jalur lain seperti menjadi calon gubernur.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos. Menurut Bonar, kasus Kapolda Sumsel ini untuk kesekian kalinya seorang perwira tinggi polisi masih aktif maju Pilkada. Mereka meninggalkan posisinya untuk mengejar karier politik.

"Sepertinya rasio antara jumlah perwira tinggi polisi dengan posisi tidak seimbang, sehingga ada persaingan ketat untuk menduduki posisi penting dalam kepolisian," ujar Bonar.

Hal itu menurut Bonar ikut mempengaruhinya.

"Itulah sebabnya mengapa sejumlah perwira tinggi polisi yang merasa kariernya mentok kemudian berjudi untuk ikut Pilkada. Mereka meninggalkan begitu saja jabatan yang sedang diembannya untuk jabatan pemerintahan. Tidak perduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh kesatuannya yang penting karier politik,” katanya.

Sementara Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengemukkan secara moral Iskandar Hasan, sebagai Kapolda Sumut ikut bertanggung jawab dalam kasus penyerangan Polres OKU. Namun, secara politik, dia berhak maju sebagai cagub.

“Namun Iskandar harus ingat bahwa kasus Polres OKU menjadi catatan tersendiri bagi rakyat sebagai pemilih,” ujarnya.

Penulis: R-14/YUD

Sumber:Suara Pembaruan