Ketua DPD Irman Gusman saat peluncuran produk Beritasatu Media Holding

Jakarta - Ketua Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan, pihaknya bakal melakukan konsultasi dengan DPR dan presiden pasca dikabulkannya sebagian permohonan atas Undang Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) kewenangan legislasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tugas pertama mengadakan konsultasi dengan DPR dan presiden guna menindaklanjuti putusan MK," kata Irman, usai mendengarkan sidang pembacaan putusan di MK, Rabu (27/3).

Putusan MK menyatakan DPD memiliki hak legislasi, baik hak inisiatif mengajukan UU, pembahasan UU, maupun menerima pengajuan UU dari pemerintah dan DPR. Bahkan, DPD memiliki hak keikutsertaan pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) UU yang terkait daerah.

Menurut Irman, putusan tersebut merupakan sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan karena, dikukuhkannya posisi DPD sejajar dengan DPR, dan Presiden.

"Ini hari bersejarah dalam sistem ketatanegaraan kita sehingga tugas dan fungsi (DPD) memiliki tempat yang sepantasnya," kata Irman.

Anggota tim penasihat hukum DPD selaku pemohon Todung Mulya Lubis mengatakan dengan adanya tafsir MK atas Pasal 22D UUD 45 soal kewenangan konstitusional DPD, maka ke depan jika DPR dan pemerintah tidak melibatkan DPD dalam membahas UU dan Prolegnas hasilnya dapat dikatakan cacat hukum.

"Cacat hukum kalau tidak melibatkan DPD. Lebih jauh MK memberikan hak kepada DPD, bersama DPR, dan Presiden membahas prolegnas meskipun DPD tidak ikut dalam persetujuan. Ini keputusan bulat, tidak ada dissenting opinion, respect kita kepada MK dalam mengawal konstitusi," kata Todung.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/WBP

Sumber:Suara Pembaruan