Demo buruh yang menolak RUU Kamnas dan Ormas, Selasa (19/2).

Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang Kemananan Nasional (RUU Kamnas) harus dilanjutkan pasca diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 untuk menghindari politisasi undang-undang .

Saat ini, pemerintah wajib merombak total naskah akademik RUU Kamnas karena masih terlalu luasnya kategori ancaman keamanan.

“RUU Kamnas sebaiknya dibahas pascapemilu 2014 untuk menghindari politisasi UU dan demi kepentingan kontestasi pemilu,” kata Direktur Program Imparsial, Al Araf, dalam diskusi Kontroversi RUU Keamanan Nasional di Auditorium Universitas Al Azhar, di Jakarta, Selasa (9/4).

Al Araf menjelaskan, pembentukan RUU Kamnas menjadi hilang urgensinya lantaran sudah ada UU sejenis di Indonesia. Secara keseluruhan, rumusan pasal dalam RUU Kamnas masih memiliki permasalahan substansial yang tidak sejalan dengan tata nilai HAM dan bersifat multitafsir.

Sehingga, dapat mengancam penegakkan hukum dan mengancam kebebasan pers serta demokrasi itu sendiri.

Terlalu luasnya kategori ancaman keamanan nasional akan menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Atas nama ancaman terhadap keamanan nasional yang luas, negara dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan sebagai bagian dari ancaman keamanan sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7/WBP

Sumber:Suara Pembaruan