Lambang bendera Aceh yang mirip Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan bertemu Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Aceh Abdullah Zaini di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (13/4) ini.

Pertemuan untuk meneruskan pembahasan soal Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun mengenai lambang dan simbol Aceh guna menjembatani perbedaan persepsi.

Staf ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pada prinsipnya pertemuan itu untuk mencari kesamaan pandangan. Namun, ia menyerukan kepada Pemprov NAD dan DPR Aceh untuk secepatnya merevisi qanun tersebut karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, yakni UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan turunanya PP Nomor 77 tahun 2007.

"Bendera dan lambang yang diatur Qanun itu bukan lagi mirip bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapi persis sama," kata Donny di Puncak, Bogor, Sabtu (13/4).

Ia menjelaskan pertemuan itu akan dihadiri mediator perjanjian Helsinki pada 2005, yaitu Jusuf Kalla, Farid Husain, Hamid Awaludin, Sofyan Djalil, dan Martti Ahtisaari.

Sampai siang ini, Gamawan Fauzi masih berada di Istana Cipanas, Jawa Barat. Gamawan mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara diplomatic gathering. Acara ini diperkirakan hingga sore nanti. Dengan demikian pertemuan dengan Gubernur Aceh itu kemungkinan Sabtu malam.

Sebelumnya, Gamawan sudah bertemu Gubenur Aceh di Banda Aceh pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Mendagri meminta Pemda Aceh mengevaluasi 12 poin yang dinilai melanggar peraturan di atasnya.

Dony menjelaskan pemerintah tetap berbegang pada Pasal 145 UU 32/2004, Pasal 37 PP79/2005, dan Pasal 79 Permendagri 53/2011 dan secara substansia mengacu UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan PP Lambang Daerah. Dalam aturan-aturan itu, pemerintah meminta Pemda Aceh tunduk dengan aturan berlaku.

Tenggat waktu Pemprov Aceh mengikuti evaluasi qanun, berakhir pada 16 April mendatang. Sehingga, ia meminta publik sabar menunggu untuk memberikan kesempatan pemangku kepentingan di Aceh mengeluarkan sikap resminya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/WBP

Sumber:Suara Pembaruan