Ilustrasi pendaftaran Caleg

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengatakan banyaknya bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang tidak memenuhi syarat karena adanya pemahaman yang berbeda terkait syarat pencalegan. Selain itu juga karena kelalaian administrasi dari pihak partai politik (parpol).

"Hal-hal kecil juga kami periksa, misalnya formulir sudah lengkap tapi belum dibubuhi tanda tangan pimpinannya. Akibatnya tidak memenuhi syarat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, dia berpandangan bahwa formulir BB-8 dan BB-9 tidak harus, makanya dia tidak memenuhi syarat," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, formulir BB-8 merupakan surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sementara BB-9 merupakan surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Untuk diketahui, PKS yang menyerahkan 492 berkas bacaleg, seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Dono Pratomo mengatakan bahwa memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat memang dialami oleh semua parpol. Namun ditegaskan, dari 492 bacaleg yang diserahkan, dipastikan semuanya sudah ada kelengkapan berkas.

"Bisa dicek sendiri tidak ada satupun yang tidak punya berkas. Kita masih harus klarifikasi dengan KPU formulir BB-8 dan BB-9 intinya adalah seorang advokat itu kalau terpilih menjadi anggota dewan dia harus berhenti menjadi advokat. Permasalahannya adalah bagaimana secara pendidikan tidak mengambil sarjana hukum tapi tidak ada kaitannya advokat. Kita tidak mencantumkan hal tersebut. Kami sudah bicara dengan KPU pada prinsipnya BB-8 dan BB-9 itu terkait dengan kondisi tertentu," terangnya.

Lebih lanjut Dono mengatakan, banyak bacaleg PKS tidak berprofesi sebagai advokat namun tidak mencantumkan form BB-8. Oleh KPU itu dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak memenuhi syaratnya 492 berkas bacaleg PKS pada prinsipnya karena adanya kekurangan di formulir BB-8 dan BB-9.

 

 

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/AF

Sumber:Suara Pembaruan