Logo Partai Demokrat

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto mengatakan, PD mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggodok peraturan pembatasan dana kampanye. Namun, diharapkan aturan tersebut tetap sesuai dengan UU Pemilu.

"Kalau KPU mau godok peraturan dana kampanye silahkan saja. Tapi PD tetap terpaku pada aturan UU Pemilu,” kata Agus di Jakarta, Selasa (7/5).

Senada dengannya, Wakil Sekretaris Jenderal PD Andi Nurpati mengatakan, parpol sebaiknya tunduk saja pada UU Pemilu.

"Besarnya sumbangan kampanye dibatasi. Untuk perorangan maksimal Rp 1 miliar dan untuk korporasi maksimal Rp 5 miliar. Sumbangan dana ke partai sudah diatur dalam UU,” kata Nurpati.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah menggodok Peraturan KPU (PKPU) tentang pembatasan dana kampanye calon anggota legislatif (caleg) dan parpol. Belakangan ini muncul dua opsi terkait pembatasan dana kampanye yang akan diatur dalam PKPU.

Opsi pertama adalah masing-masing caleg membuat rekening khusus untuk dana kampanye dan dilaporkan ke KPU.

Sedangkan, opsi kedua adalah dana kampanye dikumpulkan di parpol, sehingga cukup parpol yang memiliki rekening kampanye. Parpol yang akan membagi dana kampanye kepada para caleg.

Hal ini sesuai dengan Pasal 129 Ayat 1 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ayat itu menyebutkan, kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab masing-masing parpol peserta pemilu.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/FER

Sumber:Suara Pembaruan