Sejumlah anggota DPR bersiap mengikuti acara di gedung DPR/MPR. Terkait UU MD3 juru Bicara Koalisi untuk Perjuangan Perempuan Yuda Kusumaningsih mengaku heran dengan DPR yang dianggap menghilangkan hak konstitusional perempuan kendati MK telah mengakomodasi hak konstitusional perempuan dengan keterwakilan 30 persen di partai politik (parpol).

Jakarta - Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) protes terhadap pengumuman nama-nama pembolos atau yang jarang masuk dalam rapat-rapat kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Badan Kehormatan (BK) DPR.

Pimpinan MPR beralasan tidak ada kolom daftar hadir bagi mereka untuk lakukan tandatangan dalam setiap rapat. Di sisi lain, pimpinan MPR hanya melakukan tugas-tugas protokoler kenegaraan, yang beda dengan tugas anggota DPR lainnya.

Menurutnya, dalam tata tertib (Tatib) DPR sebagai pelaksanaan UU No 27 Tahun 2009 Tentang MD3, Pimpinan MPR dan DPR tidak masuk dalam keanggotaan komisi, pansus, dan alat-alat kelengkapan Dewan. Dalam sidang paripurna DPR memang ada daftar absensi kehadiran. Hanya saja dalam daftar absensi tersebut nama-nama pimpinan MPR tidak ada kolom tanda tangan.

"Jadi, para pimpinan MPR memang tidak tanda tangan sama sekali di dalam daftar absensi karena memang tidak ada kolom tanda tangan," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari di Jakarta, Kamis (16/5) pagi.

Ia menjelaskan implikasi dari kondisi itu adalah kehadiran pimpinan MPR jika dihitung berdasarkan tanda tangan adalah nol persen. Sebab, memang tidak ada tanda tangan sama sekali di buku absensi.

"Kami mau tanda tangan di mana, wong kolom untuk tanda tangan kehadiran memang tidak ada. Silakan cek format daftar absensi kehadiran di DPR. Kolom tanda tangan memang kenyataannya tidak ada di daftar absensi itu," tuturnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mengemukakan sesuai UU dan Tatib MPR/DPR, pimpinan MPR memang tidak harus hadir rapat karena Pimpinan MPR harus melaksanakan tugas-tugas protokoler mewakili lembaga.

Tugas protokoler itu seperti menerima tamu pimpinan parlemen negara sahabat, perdana menteri/presiden negara lain, duta besar, dan delegasi-delegasi dalam dan luar negeri. Selain itu tugas protokoler seperti menghadiri acara-acara resmi kenegaraan, memberikan pidato sambutan, membuka suatu acara resmi, ceramah-ceramah resmi di berbagai lembaga/badan negara, dan lain-lainnya.

"Saya berpendapat perlu ada peninjauan ulang dan pembenahan serta perbaikan ketentuan mengenai kehadiran pimpinan MPR/DPR. Jika memang harus hadir, maka tugas-tugas protokoler bagi pimpinan MPR haruslah dihapuskan. Di samping itu, haruslah disediakan kolom tanda tangan pada daftar absensi. Ini penting agar tidak terjadi fitnah dan proses damaging seperti ini di belakang hari," ujarnya.

Dia mengunkapkan tahun 2012 lalu memang sudah dibuat absensi sidik jari secara elektronik. Namun sampai sekarang ini belum berlaku. Absensi model itu masih dalam tahap uji coba saja.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/FEB

Sumber:Suara Pembaruan