Sejumlah mahasiswa melakukan tabur bunga di Monumen Reformasi, Universitas Trisakti, Jakarta, Minggu (12/5).

Jakarta - 15 tahun Reformasi sejak 1998 dianggap belum membawa perubahan berarti di segala bidang bagi Indonesia. Hasil positif reformasi lebih banyak dari sisi politik dan ketatanegaraan, sementara masih banyak yang melenceng di bidang lainnya.

"Kita makin demokratis, meskipun belum memenuhi standar demokrasi negara maju. Rakyat memilih langsung pemimpinnya, meski banyak ekses seperti politik uang," kata Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo, dalam refleksinya terkait peringatan 15 tahun reformasi yang jatuh di hari ini.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (21/5), Dradjad mengatakan hasil reformasi yang terlihat adalah kebebasan menyatakan pendapat sudah semakin maju, dimana Pers nasional termasuk yang paling bebas di Asia.

Di sisi otonomi daerah, porsinya lebih besar dibandingkan jaman Orba, namun belum memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

"Semua proses demokratisasi itu memberikan stabilitas politik dan keamanan yg mapan, yang membuat banyak pihak luar negeri terkejut," kata Dradjad.

"Mereka menyangka negara dengan kebhinekaan seperti Indonesia akan terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil. Ternyata mereka salah."

Yang dia permasalahkan justru dari sisi kedaulatan ekonomi, pemerataan, sustainabilitas, penegakan hukum, dimana kita masih sangat melenceng dari cita-cita reformasi, kata Dradjad.

Sebagai contoh adalah diserahkannya blok Cepu kepada ExxonMobil dan dominannya penguasaan asing pada berbagai sektor adalah buktinya. Demikian juga dengan kegagalan kebijakan pangan yang membuat impor pangan seperti gila-gilaan.

"Akibatnya, makin besarnya kesenjangan antara si kaya dan miskin juga tak terbantahkan," kata Dradjad.

Di sisi lain, penanganan korupsi yang tajam ke kelompok tertentu, tapi tumpul kepada kelompok yang lain pun sudah jadi berita sehari-hari, dengan bukti masih berhentinya penanganan kasus korupsi Bank Century.

"Birokrasi masih jadi faktor negatif. Jadi masih banyak yang melenceng dari cita-cita reformasi," tegas dia.

Satu catatan lagi, menurut Ekonom itu, masih ada kodisi saat ini yang mirip dengan jaman Orde Baru, yaitu terlantarnya sila ke-5 Pancasila; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Pada sila ke-5 ini kita jalan di tempat," tegas dia.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FMB