Petugas SPBU  menyiapkan alat peraga berisi harga BBM setelah dinaikkan

Jakarta - Partai Golkar (PG) belum memutuskan setuju atau tidak soal program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). PG masih mempelajari dan mengkaji usulan pemerintah yang dituangkan dalam RAPBN Perubahan.

"Lagi dibahas. Hari ini ada pembahasan di DPR," kata Sekjen PG Idrus Marham di Jakarta, Kamis (30/5).

Ia menjelaskan, PG menunggu pembahasa di DPR. PG tidak terpaku hanya pada bentuk BLSM. Masih banyak model lain yang bisa dilakukan.

Saat ditanya apakah dengan itu PG menolak model BLSM, dia mengelak menjawab. Dia juga tidak menjawab apakah program BLSM cukup 3 bulan atau sampai 5 bulan.

Sementara mengenai kenaikan harga BBM, mantan anggota DPR ini menegaskan bahwa keputusan menaikkan adalah domain atau kewenangan pemerintah. Ia mempersilahkan kepada pemerintah menaikkan jika memang dianggap perlu.

"Bila pemerintah menaikkan untuk kepentingan bangsa maka bagaimana implikasi dari kenaikan itu terhadap rakyat. Itu yang harus dipikirkan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada Juni ini. Namun pemerintah menunggu hasil pembahasan R-APBN Perubahan yang saat ini sedang dibahas di DPR. Hal itu karena pada R-APBN Perubahan itu terdapat usulan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Jika DPR menyetujui dana kompensasi berserta program kompensasi dalam bentuk BLSM maka BBM jadi dinaikkan. Jika DPR menolak maka BBM tidak jadi naik.

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan