Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Jakarta -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik hari ini menyampaikan empat partai politik (parpol) di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi syarat (TMS) terkait persentase keterwakilan 30 persen perempuan maupun status penempatan keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). keempat partai tersebut yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari hasil rekapitulasi tersebut, KPU dengan tegas menggugurkan  empat partai politik (parpol) yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN), di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi syarat (TMS) terkait prosentase keterwakilan 30 persen perempuan maupun status penempatan keterwakilan perempuan.

"Parpol yang dimaksud Partai Gerindra dari dapil Jawa Barat IX, PPP dari dapil Jawa Barat II, dan Jawa Tengah III, PAN dari dapil Sumatera Barat I, PKPI dari dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I," ujarnya dalam 'Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay memaparkan, Partai Gerindra dinyatakan gugur di dapil Jawa Barat IX karena ada satu nama bacaleg perempuan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan terdaftar juga sebagai bacaleg dari PKPI.Sedangkan PPP gugur di dapil Jawa Barat II, dan Jawa Tengah III, karena satu orang perempuan dinyatakan gugur dengan alasan dokumen KTP yang sudah habis masa berlakunya. Sementara satu orang dapil berikutnya dinyatakan gugur karena penempatan nomor urut bacaleg perempuan hanya di nomor 1,2 dan 10 yan artinya tidak memenuhi syarat status penempatan keterwakilan perempuan.

Untuk PAN, gugur di dapil Sumatera Barat I, karena dokumen salah satu bacaleg perempuan yang bersangkutan yakni ijazah SMA dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dengan gugurnya satu perempuan maka mengurangi persentase keterwakilan perempuan di dapil tersebut.

Sama halnya dengan partai lain PKPI gugur di dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I, karena ada satu bacaleg perempuan yang dinyatakan TMS karena nama ganda di Partai Gerindra, sementara untuk dapil lain juga gagal karena penempatan nomor urut bacaleg perempuan yang tidak sesua aturan.

Secara keseluruhan dari 6560 daftar calon sementara terdiri atas 4115 laki-laki, 2445 perempuan. Sementara prosentase keterwakilan perempuan secara keseluruhan sebanyak 38 persen. Status penempatan keterwakilan perempuan 917 memenuhi syarat (MS) dan tujuh dinyatakan (TMS) yang terdiri dari tiga orang dari PKPI, dua orang dari PPP, satu orang dari PAN, dan satu orang dari Gerindra.

Sedangkan untuk status persyaratan bakal calon, sebanyak 6481 dinyatakan MS, 79 orang belum memenuhi syarat (BMS) dan 77 (TMS). Selain dari partai PKPI, PAN, PPP, dan Gerindra, partai yang dinyatakan TMS terkait status persyaratan bakal calon diantaranya PKB tiga orang, PKS satu orang, Partai Hanura satu orang dan dua orang dari PBB.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan bahwa hasil rekapitulasi ini sudah final. Sementara bagi parpol yang tidak menerima hasilnya maka bisa menempuh upaya hukum dengan melaporkan gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dijelaskan Ferry bahwa aturan penempatan nomor urut perempuan, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya bahwa bacaleg perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1 dan 2 maka selanjutnya harus ditempatkan di nomor urut 4,5,6 boleh dikosongkan namun nomorr urut 7,8,9 harus diisi oleh bacaleg perempuan.

"Kecuali kalau bacaleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1,2,3 maka nomor urut selanjutnya boleh laki-laki," terangnya.

Sehingga jika parpol tak memenuhi keterwakilan perempuan baik secara porsentase maupun status penempatan keterwakilan perempuan, maka parpol dinyatakan TMS di dapil yang bersangkutan.

Ditambahkannya selain kategori syarat keterwakilan perempuan, syarat pencalonan lain adalah syarat
administrasi yang jika tidak dipenuhi maka akan dinyatakan TMS atau gugur

"Tapi kalau tidak memenuhi syarat adminstrasi dan dia laki-laki maka dia dicoret saja. Tidak mempengaruhi dapil. Jadi kosong satu kursi, lalu calon lainnya naik. Tapi kalau perempuan efeknya domino dimana partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan di suatu dapil maka akan kehilangan hak di dapil tersebut," imbuhnya.

Namun, lanjut Ferry, jika parpol mampu membuktikan bahwa ada dokumen yang sudah diserahkan ke KPU namun dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), parpol bisa melakukan konfirmasi selama dua hari sebelum DCS diumumkan pada tanggal 13 Juni.

"Semisalkan salah nama, atau lainnya, pokoknya tidak substansi maka dalam satu dua hari ini harus diperbaiki," imbuhnya.

Berkenaan prosentase 30 persen keterwakilan perempuan dan status penempatan keterwakilan perempuan tertuang pada pasal 24 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2013 huruf c dan huruf d. Sementara terhadap sanksi atas tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen perempuan dan status penempatan keterwakilan perempuan pada suatu dapil maka dinyatakan TMS terdapat pada pasal 27 huruf b PKPU Nomor 7/2013 yang bunyinya 'menyatakan bahwa parpol tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu dapil apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal terkait keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang pada pasal 24.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/FMB

Sumber:Suara Pembaruan