Ilustrasi Kampanye PKS

Jakarta - Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif (Caleg) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana kampanye partai.

Oleh sebab itu, setiap Caleg wajib membuat laporan dana kampanye yang dikonsolidasi partai dan disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya.

"Dalam sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, berkonsekwensi terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye caleg dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana kampanye partai. Sebab itu, setiap Caleg wajib membuat laporan dana kampanye yang dikonsolidasi partai," kata Pengamat politik pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Selasa (11/6).

Dijelaskan oleh Titi, KPU dan Peserta Pemilu wajib bersikap terbuka dan transparan dalam mempublikasikan laporan dana kampanye peserta pemilu dan caleg kepada publik.

Laporan dana kampanye tersebut, tentunya harus diumumkan kepada publik melalui media yang mudah untuk diakses.

Menurut Titi, untuk memberikan efek yang jera, KPU juga harus mengumumkan secara luas kepada publik para caleg dari partai peserta pemilu yang tidak membuat laporan dana kampanye.

Cara lain untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye, sebaiknya KPU juga harus bekerjasama dengan KPK dan PPATK dalam upaya menelusuri sumber dana kampanye peserta pemilu dan caleg.

Langkah demikian dilakukan untuk mencegah kemungkinan dana haram yang digunakan untuk membiayai kampanye partai dan atau caleg.

"Serta melakukan penegakan hukum secara tegas apabila ditemui pelanggaran dana kampanye oleh partai atau calon legislatif," jelas Titi.

Dijelaskan, untuk menjaga tingkat kompetisi yang adil dan setara antar kandidat, KPU perlu mengatur metode kampanye yang adil bagi para peserta.

Kalau iklan di media massa cetak dan elektronik sudah diatur batasannya yaitu hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, dan juga sudah diatur batasan durasi maupun jumlahnya. Maka, KPU perlu juga mengatur standar penggunaan alat peraga kampanye oleh peserta.

"Misalnya KPU mengatur bahwa alat peraga peserta harus dalam ukuran yang sama dan hanya dipasang di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU. Ini bisa mengerem kampanye jor-joran partai atau calon dalam hal penyebaran alat peraga dan juga bisa berkontribusi dalam pengaturan ketertiban tata kota," kata Siti.

Langkah lain yang tidak kalah penting, Bawaslu juga harus proaktif melakukan pengawasan terhadap sumber dana kampanye partai maupun calegnya.

Dengan demikian pemakaian dana-dana illegal, baik dari hasil tindak pidana, pencucian uang, dan lain sebagainya dapat dihindari.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7/FER

Sumber:Suara Pembaruan