Tolak RUU Ormas

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Din Syamsuddin, meminta DPR membatalkan RUU Ormas yang rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (25/6).

Pembentukan RUU Ormas dianggap keliru, karena keberadaan Ormas dijamin konstitusi yakni, Pasal 28 UUD 45.

"Pasal 28 sangat jelas dan tegas bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat baik tulisan maupun lisan adalah HAM, hak warga negara. Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul," kata Din, di Kantor CDCC, Jakarta, Senin (24/6).

Menurutnya, RUU ormas merupakan produk hukum administrasi yang menganut rezim perizinan. Dengan begitu negara merasa berkewajiban memberi izin, mengatur proses, prosedur dan sanksi.

Keberadaan RUU Ormas dianggap suatu ironi di negara demokrasi apalagi dibentuk dengan asumsi mengatur Ormas yang anarkis.

"Tentu kita semua setuju karena tidak ada organisasi, agama, yang anarkis. Tapi bukan dengan (RUU Ormas) itu mengaturnya melainkan dengan pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jangan karena alasan tidak mampu justru membuat gara-gara. Apalagi ada ormas yang usianya lebih tua dari negara," katanya.

Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Bonar Simangunsong mengatakan, pemerintah dan DPR sebaiknya memahami kalau ormas merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang patut diberdayakan.

"Ormas diperlukan untuk memberdayakan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Ormas bagian dari demokrasi dan berserikat. Kami usulkan, membentuk Dewan Ormas. Untuk mengatasi masalah campur tangan pemerintah terlalu jauh, seharusnya kerjasama sehingga bisa memberdayakan masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI Romo Suprapto menambahkan, RUU Ormas berpotensi menimbulkan kekacauan karena mengandung banyak pasal multitafsir.

"RUU ini berpotensi menghambat kebebasan, karena Ormas wadah artikulasi dari masyarakat sipil yang ingin berkontribusi pada bangsa. RUU ini juga berpotensi timbulkan kekacauan, karena banyak pasal multitafsir tentang definisi Ormas," jelasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11

Sumber:Suara Pembaruan