Ilustrasi penjara

Jakarta - Terkait aksi rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin, salah satu penyebabnya disebut-sebut adalah adanya desakan untuk mencabut PP No.99/2012 tentang Pembatasan Pemberian Remisi.

Terbitnya PP 99/2012 sendiri dinilai merupakan bentuk perlawanan terhadap koruptor. Sebab, PP ini membatasi kesempatan kepada koruptor, begitu juga kejahatan lainnya yakni narkoba dan terorisme, agar tidak mudah mendapat remisi atau keringanan hukuman.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat mengatakan, PP 99/2012 pada dasarnya sudah sangat baik dan tepat. "PP itu sudah tepat, tidak perlu dicabut," kata Martin di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Meskipun demikian, lanjut Martin, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) harus melakukan evaluasi terkait implementasi dari PP itu. "Pelaksanaan PP tidak dibarengi dengan kesiapan aparat di bawah untuk mengantisipasinya. Ini yang mesti dievaluasi," imbuhnya.

Senada dengan Martin, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, juga menyatakan bahwa implementasi PP 99/2012 belumlah efektif. Apalagi menurutnya, para narapidana (napi) kejahatan serius merasakan adanya ketidakadilan, bahkan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk mendapatkan remisi.

"Peristiwa di LP Gusta masalahnya sudah komplit. Harus dikaji komprehensif, dan duduk bersama. LP dan penjaga LP harus dievaluasi, termasuk PP 99 juga perlu dikaji," kata Pasek.

Lihat Juga Video Narapidana Lapas Tanjung Gusta Mengamuk

-

Suara Pembaruan

Penulis: C-6

Sumber:Suara Pembaruan