Mendagri: Masuk DCT, Walikota Tangerang Harus Mundur

Mendagri: Masuk DCT, Walikota Tangerang Harus Mundur
Walikota Tangerang Wahidin Halim (kanan) mengangkat Piala Adipura Kencana di depan ratusan petugas kebersihan di Kantor Walikota Tangerang, Tangerang, Banten. ( Foto: Antara / Muhammad Iqbal )
M-16 / YS Rabu, 28 Agustus 2013 | 19:09 WIB

Sumedang – Tuntutan agar Wahidin Halim (WH) segera mundur dari jabatannya sebagai Walikota Tangerang terus bergema. Menyusul, nama adik kandung mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda tersebut masuk sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III; Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, di Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2014 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Polemik keharusan mundur Wahidin Halim ini bermula saat dirinya mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI sehingga sesuai aturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang bersangkutan harus mundur sebagai kepala daerah. Proses pengunduran dirinya sebagai walikota telah diproses hingga disahkan di sidang paripurna DPRD Kota Tangerang. Namun, sesaat sebelum DCT diumumkan, Wahidin menyatakan dirinya mundur sebagai Caleg.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku kecolongan dengan adanya sejumlah kepala daerah aktif yang masuk dalam DCT. Ia menyayangkan KPU yang meloloskan mereka ikut maju di Pemilu 2014, sedangkan yang bersangkutan masih aktif sebagai kepala daerah.

”Saya kira kepala daerah yang masuk DCT itu sudah mundur dari jabatannya, ternyata belum,” ujar Gamawan Fauzi di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8) kemarin.

Salah satu kepala daerah aktif yang masuk dalam DCT adalah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim dari Dapil Banten III. Menanggapi hal tersebut, Gamawan meminta kepala daerah aktif yang masuk DCT untuk mengundurkan diri. Hal ini sesuai perintah UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. ”Semua kepala daerah aktif yang mencalonkan diri di legislatif harus mundur sesuai ketentuan undang-undang,” tegasnya.

Berikutnya, lanjut Gamawan, DPRD harus segera memberhentikan kepala daerah yang terbukti masuk DCT. Kalau kepala daerah sudah nyata masuk (DCT), akan segera diproses. Artinya, ada usulan dari DPRD. Sesuai mekanisme yang diatur undang-undang, DPRD dapat memberhentikan kepala daerah yang masuk DCT lewat rapat paripurna.

”Dan pemberhentiannya itu juga dilanjutkan dengan pengangkatan wakil kepala daerah yang bersangkutan menjadi kepala daerah. Kalau kepala daerah ada wakil, ya wakil yang ganti. Begitupun persoalan yang terjadi di Kota Tangerang. walikota mundur, langsung diganti wakil walikotanya. Kalau tidak ada wakilnya, baru minta pejabat,” ulas Gamawan.

Seharusnya, menurut Gamawan, KPU telah mengantisipasi persoalan kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi dewan itu saat proses pendaftaran caleg. KPU seharusnya sudah memverifikasi persyaratan pengunduran diri kepala daerah sebelum menetapkan nama yang bersangkutan masuk DCT.

”Kita tidak akan mengeluarkan surat edaran khusus menyikapi persoalan ini. Semestinya, kepala daerah mengetahui regulasi itu,” tegas Gamawan.

Sumber: suara pembaruan
CLOSE