Lembaga Sandi Negara saat acara ulang tahun ke-67

Jakarta - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengemukakan nota kesepahaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) patut dibatalkan. Alasannya Lemsaneg tidak ada urusannya dengan persoalan data hasil Pemilu. Dengan demikian, langkah KPU menarik-narik lembaga berbau militer itu ke dalam proses politik dapat dikatakan keliru.

"Lemsaneg itu kan lembaga pemerintah yang berurusan dengan pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini kita butuhkan dan kita hargai jasanya dalam hal mengamankan data-data rahasia yang berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Bukan untuk mengelola data penghitungan dan perolehan suara Pemilu," kata Said di Jakarta, Kamis (26/9).

Ia menjelaskan data hasil Pemilu bukanlah informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Data hasil pemilu bukan pula informasi yang terkait dengan strategi, taktik, dan operasi intelejen atau menyangkut data militer.

Hasil Pemilu, kata Said, merupakan informasi yang harus dinyatakan sebagai data terbuka. Karena itu, setiap warga negara tidak boleh dihambat untuk mengakses data tersebut.

"Ini kan negara demokrasi. Tidak boleh suara rakyat ditutup-tutupi. Merujuk UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), data hasil Pemilu itu dapat kita golongkan sebagai bagian dari informasi publik," ujarnya.

Alasan lain tidak boleh dilibatkan Lemsaneg adalah sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam persoalan Pemilu akan memantik kecurigaan publik.

Kecurigaan itu disebabkan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi salah satu peserta Pemilu. Dengan melibatkan Lemsaneg dalam persoalan Pemilu, akan muncul asumsi bahwa hasil Pemilu adalah data negara yang bersifat rahasia.

"Karena sifatnya yang rahasia itulah publik khawatir proses perhitungan dan perolehan suara, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan hasil akhir nasional akan lebih dulu dilaporkan Lemsaneg kepada SBY. Dengan begitu, Partai Demokrat berpeluang akan menjadi partai yang pertama kali mengetahui informasi tersebut," kata Said.

"Nah, ini kan bisa mencederai prinsip persamaaan dan keadilan Pemilu bagi parpol lainnya. Apalagi pada Pemilu 2009, banyak analisis yang mengaitkan kemenangan Partai Demokrat dengan persolan IT KPU, dimana untuk Pemilu 2014 Lemsaneg nantinya juga akan berurusan dengan IT KPU," jelasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/FER

Sumber:Suara Pembaruan