Ilustrasi Penangkapan Ketua Makhkamah Konstitusi, Akil Mochtar oleh KPK

Jakarta - Penangkapan Akil Muchtar oleh KPK harus dijadikan momentum bagi Majelis Kehormatan Hakim MK untuk memeriksa sejumlah putusan MK terkait sengketa pilkada yang bermasalah.

Sebab dengan penangkapan Akil Mochtar, KPK telah membuka "kotak pandora" tentang rumor jual beli sengketa pilkada di MK.

Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali dirugikan keputusan MK yang menurutnya cukup aneh.

"Terlalu mahal ongkosnya bagi negara jika MK terdelegitimasi total dengan adanya kasus Akil," kata Dradjad di Jakarta, Senin (7/10).

Namun, untuk memulihkan legitimasi MK, sebaiknya para hakim MK berani membuat terobosan hukum mengoreksi keputusan-keputusan MK yang diduga salah dan atau patut dicurigai tercemari korupsi di masa lalu.

Salah satunya adalah terkait Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang diputuskan dalam Sidang Pleno hari Rabu, tanggal 7 Juli 2010. Dalam keputusan sengketa pilkada Kotawaringin Barat itu, MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Sugianto dan H. Eko Soemarno SH yang diusung PDIP, PAN dan Gerindra.

"Saat itu MK langsung memerintahkan KPU Kobar menetapkan H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati," jelasnya.

Ada tiga alasan yang sangat kuat untuk MK membatalkan Putusan itu. Pertama, putusan tersebut telah tercemari oleh kesaksian palsu. Pada tanggal 16 Maret 2011, PN Jakarta Pusat memutuskan salah satu saksi Ujang-Bambang, yaitu Ratna Mutiara, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sumpah Palsu" dalam sengketa pilkada Kobar di MK.

PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara lima bulan terhadap yang bersangkutan. Kasus Sumpah Palsu ini bernomor perkara 02197/PID.B/2010/PN.JKT.PST, didaftarkan hari Rabu, 22 Desember 2010.

Kedua, lanjutnya, masih ada saksi lain yang juga mencabut kesaksian, meskipun proses hukum mereka belum tuntas karena satu dan lain hal.

Ketiga, MA telah membatalkan SK Mendagri tentang pengangkatan Bupati dan Wabup Kobar dengan menolak kasasi Mendagri dan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Perkara kasasi dengan nomor 452 K/TUN/2012 tersebut diputus MA pada 22 Januari 2013.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD