RUU Pilkada

Kupang - Pengadilan Negeri (PN) Waikabubak menggelar sidang perdana pidana Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) pada Senin  (7/10) dan Selasa, (8/10). Sidang yang menghadirkan Ketua KPUD SBD, Yohanes Bili Ki’i tersebut diwarnai aksi demo di depan Kantor Pengadilan Negeri.

Sidang dipimpin majelis hakim, Sutrisno (ketua), didampingi Reza Tirama, dan Sugiri Wirandono, serta panitera Siti Marlyha. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ririn Handayani. Sedangkan Yohanes Bili Ki’i tidak didampingi penasehat hukum.

JPU dalam dakwaannya yang dibacakan Ririn Handayani mengatakan terdakwa tiga kali diingatkan Hary Bange, petugas penginput data di Sekretariat KPUD SBD, bahwa telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan data, tapi terdakwa tetap tidak memperbaikinya.

Ririn mengatakan, setiap anggota KPUD SBD bertindak sebagai koordinator di dua kecamatan. Karena keterbatasan tenaga dan demi kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dilibatkan sekretaris KPUD dan seorang staf sekretariat sebagai koordinator, masing-masing satu kecamatan.

Pada hari pemungutan suara, tanggal 5 Agustus 2013 sore harinya, setiap koordinator sudah mendapat data perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan sertifikat/formulir C1 KWK.

Formulir C1 KWK beserta lampirannya ada enam rangkap, satu lembar diberikan kepada KPUD yang diterima koordinator, saksi-saksi dari masing-masing paket, satu lembar dimasukkan dalam kotak suara dan satu lembar diberikan kepada Panwaslu.

"Jadi, C1 untuk KPUD sudah terkumpul sore harinya dan datanya direkap oleh staf," urai Ririn.

Ririn menjelaskan, setelah rapat rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh PPS dan tingkat kecamatan oleh PPK, pada 8 Agustus 2013, KPUD menggelar rapat pra pleno untuk sinkronisasi data. Saat itu, PPK Wewewa Tengah tidak hadir. PPK Wewewa Barat hadir terlambat dengan membawa data tidak lengkap.

"Saat itu sudah ditemukan ada perbedaan data. Dan, sudah disampaikan kepada ketua KPUD oleh Hary Benge," ujarnya.

Pada 10 Agustus 2013, KPUD SBD melaksanakan rapat pleno. Masalah muncul setelah Ketua PPK Wewewa Tengah, Agus Umbu Teda, menyebut data yang tidak sesuai formulir C1 KWK. Begitu juga Ketua PPK Wewewa Barat, Lukas Welo Keduanya kini ditetapkan sebagai DPO oleh polisi.

Meskpiun mendapat protes tapi terdakwa tidak mengubahnya. Terdakwa mempersilakan saksi menulis keberatannya dalam lembaran yang disiapkan. Padahal, sesuai pasal 25 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, KPUD wajib langsung menindaklanjuti laporan atas dugaan penyimpangan kesalahan data yang disampaikan panwaslu dan saksi-saksi.

"Seharusnya bisa skors rapat pleno untuk klarifikasi data perolehan suara di Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat tapi itu tidak dilakukan. Terdakwa membiarkan terjadi pengelembungan suara Paket MDT-DT dan penggembosan suara Paket Manis dan Paket KONco OLE ATE," demikian dakwaan JPU.

Dalam rapat pleno tanggal 10 Agustus, KPUD SBD menetapkan MDT-DT sebagai bupati terpilih. Selanjutnya, selama 12-15 September 2013, penyidik Polres Sumba Barat membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang.

Adapun hasil penghitungan ulang perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Paket Manis (Jacob Malo Bulu, BSc- John Mila Mesa Geli) meraih 10.759 suara, Paket KONco OLE ATE mendulang 80 344 suara dan Paket MDT-DT (Markus Dairo Talu, SH-Drs. Dara Tanggu Kaha) meraih 68.371 suara.

Data ini berbeda dengan hasil pleno KPUD SBD pada tanggal 10 Agustus 2013. Di mana terjadi penggelembungan 13.000 lebih suara untuk Paket MDT-DT dan penggembosan 544 suara Paket Manis serta 2.846 suara Paket KONco OLE ATE.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah junto Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti dengan dakwaan? "Mengerti," jawab Bili Kii. Bili Kii juga menyatakan tidak keberatan dengan uraian waktu dan tempat dalam dakwaan JPU.

Sidang kasus pilkada SBD ini mendapat perhatian dari warga SBD. Semenjak sidang hari pertama hingga hari kedua sekelompok warga masyarakat melakukan aksi di depan kantor PN Waikabubak. Mereka membentangkan spanduk dan poster.

Selama sidang berlangsung, aparat keamanan, baik polisi dan Brimob berjaga-jaga bersama Kapolres Sumba Barat, AKBP M Ishaq yang ikut memantau kondisi di PN Sumba Barat.

Suara Pembaruan

Penulis: YOS/AF

Sumber:Suara Pembaruan