Ilustrasi pilkada

Jakarta – Pendidikan politik untuk rakyat wajib dilakukan, namun konten yang diajarkan bukan bersifat praktis.

“Rakyat harus diberikan pendidikan politik yang mengarah pada pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketika pemilihan umum (pemilu), hak itu harus digunakan,” kata Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara utama acara “Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan: Menyongsong Indonesia Memilih 2014”, di Jakarta, Selasa (10/12).

Hadir juga sejumlah tokoh di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ICIS Hasyim Muzadi, mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Jusuf Kalla.

Menurut Ketua Umum PDIP ini, pemilu yang demokratis berlangsung pada 1955. “Pada pemilu pertama 1955, rakyat antri di TPS (tempat pemungutan suara). Sekarang ketika zaman Orde Baru saja, kalau kita mau nyoblos, kalau saya yang menang pasti yang kuning (Golongan Karya). Lalu muncul pertanyaan di benak saya, apa benar begini demokrasi. Pasca reformasi ada arah demokrasi jadi prosedural,” ujarnya.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/WBP

Sumber:Suara Pembaruan